Digitalisasi UMKM, Kunci Indonesia Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia

Alif MH Media    January 31, 2026    Comment   

Digitalisasi UMKM, Kunci Indonesia Masuk 5 Besar Ekonomi Dunia

 

William Heinrich (Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Periode 2021–2024)

Jakarta, AlifMH.info — Secara nasional, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan rilis resmi Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit usaha yang menyerap kurang lebih 119 juta tenaga kerja, atau sekitar 97 persen dari total angkatan kerja nasional. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat signifikan, yakni sekitar 61,9 persen dari total PDB nasional. Data ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kekuatan dan daya saing Pengusaha UMKM.

Sebagai fondasi pembangunan ekonomi, stabilitas dan kesinambungan regulasi merupakan prasyarat utama agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Saya sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Periode 2021-2024, sementara menjabat sebagai Direktur BSNPG 2024 - 2029, memahami bahwa dari perspektif pengusaha, kebijakan yang konsisten dan berkeadilan memberikan kepastian usaha sehingga pengusaha UMKM mampu menyusun perencanaan bisnis dalam jangka menengah dan panjang. 

Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi yang terencana, disiplin, adil dan konsisten menjadi kunci keberhasilan pembangunan industri dalam penguatan peran inovasi pengusaha UMKM. Negara-negara Asia seperti China, Vietnam, Korea Selatan, dan Jepang mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonominya melalui birokrasi ekonomi yang kuat dan berorientasi jangka panjang. OECD (2023) mencatat bahwa Korea Selatan dan Jepang secara konsisten menempatkan UMKM sebagai bagian integral dari kebijakan industrialisasi, terutama melalui perlindungan rantai pasok domestik dan dukungan teknologi. 

Sementara itu, Vietnam dan China berhasil memanfaatkan UMKM sebagai basis pemasok industri besar dan ekspor, sehingga stabilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja dapat terjaga dalam jangka panjang. Di Indonesia, berbagai upaya terus dilakukan agar UMKM tidak hanya bertumpu pada pasar domestik, tetapi juga mampu terintegrasi ke dalam Global Value Chain (GVC). Bank Dunia menegaskan bahwa negara berkembang yang berhasil memasukkan UMKM ke dalam rantai pasok global mengalami peningkatan produktivitas hingga 20-30 persen.

Penguatan kemitraan antara UMKM dan sektor industri semakin nyata melalui kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), namun masih perlu didorong untuk memperkuat peran industri digital. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan P3DN dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berdampak pada meningkatnya serapan produk UMKM di sektor perhotelan, jasa, dan manufaktur nasional. Berbagai hotel dan jaringan industri kini secara aktif memanfaatkan produk UMKM, mulai dari perlengkapan kamar, furnitur, hingga produk pangan lokal. Pola kemitraan ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana UMKM memperoleh kepastian pasar, sementara industri mendapatkan pasokan produk lokal yang kompetitif dan berkelanjutan.

Dalam dunia industri, siapa yang menguasai kecerdasan buatan, internet of things, dan big data akan menguasai rantai pasok global. Maka, digitalisasi bukan pelengkap pembangunan, melainkan pengungkit utama industrialisasi modern. Namun, masih banyak yang keliru memahami posisi tekhnologi digital. Dibanyak ruang diskusi kebijakan, digitalisasi masih dianggap pelengkap infrastruktur fisik, atau sekedar lapisan sistem yang sudah ada. Padahal, transformasi digital sejati mengubah cara industri bekerja dari hulu ke hilir, dari lini produksi UMKM, manajemen logistik, desain produk, hingga strategi pemasaran. 

Para pemangku kebijakan harus mendorong pengusaha UMKM dapat berinovasi dalam penguatan sektor industri, menjadikan Indonesia masuk lima besar ekonomi manufaktur global pada 2030, dengan digitalisasi sebagai pendorong utama disektor prioritas UMKM seperti makanan, minuman, tekstil, elektronik, dan bahan kimia. Implementasi langkah ini masih menghadapi tantangan struktural. Terlalu fokus pada industri besar di kawasan ekonomi khusus, belum menyentuh UMKM serta sektor informal secara menyeluruh. Padahal, lebih dari 97% pelaku industri di Indonesia adalah pengusaha UMKM. Tanpa menjangkau mereka, penguatan transformasi industri nasional akan timpang.

Digitalisasi harus menyentuh lini terbawah rantai produksi. Kita perlu bertanya, apakah pengrajin di Garut, Petani di Konawe, pengusaha IKM Logam di Ceper atau para pengusaha UMKM diberbagai daerah sudah bisa mengakses sistem digital untuk produksi dan distribusi? Apakah mereka memiliki perangkat, jaringan, dan keterampilan digital dasar? Data dari Kemenkop UKM (2023) menunjukkan hanya sekitar 24 juta dari 64 juta UMKM yang telah terhubung secara digital. Artinya masih ada sekitar 40 juta pengusaha UMKM yang melum masuk dalam ekosistem industri digital. 

Indonesia dipandang perlu belajar membangun kerangka kerja sistem industri digital dengan menyertakan usaha kecil menengah dalam transformasi digital melalui program go-digital dan smart factory hub seperti di Jerman. Disana, pemerintah membantu perusahaan kecil untuk mengadopsi tekhnologi produksi pintar dengan subsidi, pelatihan, dan kemitraan dengan universitas. Hasilnya di Jerman, produktifitas meningkat tanpa harus menunggu investasi besar. Tiongkok juga bergerak cepat. Dalam program "Made in China 2025", pemerintah disana tidak hanya menargetkan perusahaan besar, tetap juga membangun ribuan inkubator dan zona tekhnologi khusus untuk menyasar UMKM dan sektor agroindustri. 

Dengan subsidi cloud, pelatihan AI, dan platform e-commerce lokal, mereka berhasil menghubungkan industri kecil dengan pasar global secara digital. Indonesia memiliki potensi serupa, namun fondasi utama digitalisasi adalah pemerataan infrastruktur. Tanpa internet cepat dan murah diseluruh pelosok semua mimpi tentang AI dan IoT hanya akan tinggal slogan di Jakarta. Menurut data BPS 2023, akses internet rumah tangga di wilayah perkotaan mencapai 82%, sedangkan di pederdesaan masih dibawah 47%. Kesenjangan digital ini menciptakan ketimpangan inovasi, dan pada akhirnya memperdalam ketimpangan ekonomi. 

Di era digital, data adalah aset, maka penting adanya perlindungan data industri. Industri yang menggunakan AI untuk memprediksi permintaan, atau big data untuk mengatur pasokan bahan baku, sangat bergantung pada keamanan dan kepastian data. Namun, di Indonesia, regulasi perlindungan data masih lemah. UU perlindungan data pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 lebih berfokus pada data konsumen, belum secara eksplisit mengatur perlindungan dan kepemilikan data industri. 

Kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan industri. Negara harus mampu menjamin bahwa data industri dalam negeri tersimpan di pusat data nasional, tidak dapat diakses sembarangan. Indonesia bisa meniru pendekatan Uni Eropa yang lewat GDPR dan Digital Markets ACT menetapkan batasan tegas bagi dominasi platform besar terhadap data industri kecil dan menengah. Langkah ini merupakan penguatan posisi sektor industri dalam membangun inovasi dan produktifitas para pengusaha UMKM hingga dapat berkembang maju. Dalam hal ini, Kementrian Industri, Kementrian Kominfo, Bappenas, Kemenkop dan Kementerian UMKM harus memiliki agenda bersama dalam penguatan proses industrialisasi digital untuk menjamin keamanan dan kemudahan sistem kerja para pengusaha UMKM Indonesia, baik pada pelayanan, pemasaran, distribusi, pembiayaan, dan keamanan big data. Semua ini bertujuan meningkatkan daya saing, inovasi, efisiensi, dan pemerataan manfaat industri secara cerdas dan berkeadilan pagi para pengusaha UMKM Indonesia.

[ ا MH ]

Bonus Demografi Indonesia: Peluang atau Ancaman bagi Masa Depan Gen Z?

Alif MH Media    January 30, 2026    Comment   

Bonus Demografi Indonesia: Peluang atau Ancaman bagi Masa Depan Gen Z?

 

Nursaddam (Pimred Alif MH Media)

Jakarta, AlifMH.info — Indonesia sedang duduk di atas peluang besar sekaligus risiko yang sama besarnya. Dalam beberapa dekade ke depan, jumlah anak muda Indonesia mencapai puncaknya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 70,7 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15-64 tahun). Di antara mereka, Generasi Z menjadi kelompok terbesar. Angka ini sering disebut sebagai “bonus demografi”, seolah-olah sejarah telah menghadiahkan Indonesia tiket emas menuju negara maju. Namun, sejarah juga mengajarkan satu hal yang sering dilupakan: bonus demografi tidak pernah otomatis menjadi bonus.

Di balik angka yang terlihat optimistis, ada realitas yang jauh lebih keras. Tingkat pengangguran terbuka nasional Indonesia berada di kisaran 5-6 persen, tetapi untuk kelompok usia muda angkanya hampir dua kali lipat. BPS mencatat bahwa pengangguran usia 15-24 tahun berada di atas 16 persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 20 persen pemuda Indonesia masuk kategori NEET-tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Artinya, dari setiap lima anak muda, satu di antaranya hidup tanpa arah yang jelas dalam sistem ekonomi dan pendidikan.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa setiap tahun Indonesia harus menyediakan jutaan lapangan kerja baru hanya untuk menampung tambahan angkatan kerja. Namun, sebagian besar lapangan kerja yang tercipta berada di sektor informal dengan produktivitas rendah. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) bahkan mencatat bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara Asia Timur. Jika produktivitas tenaga kerja Korea Selatan dijadikan patokan, Indonesia masih berada di bawah separuhnya. Singapura bahkan melampaui Indonesia hingga beberapa kali lipat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan jumlah tenaga kerja, melainkan kualitasnya.

Di saat yang sama, dunia berubah lebih cepat daripada kesiapan manusia mengikutinya. World Economic Forum memprediksi bahwa sekitar 44 persen keterampilan kerja akan berubah dalam lima tahun ke depan. Otomatisasi dan kecerdasan buatan akan menggantikan jutaan pekerjaan rutin. Alvin Toffler pernah menyebut fenomena ini sebagai future shock, guncangan yang dialami manusia ketika perubahan sosial dan teknologi bergerak terlalu cepat. Prediksi Toffler kini bukan lagi teori, melainkan kenyataan yang dihadapi Gen Z setiap hari. 

Dalam kerangka yang lebih kritis, Karl Marx pernah mengingatkan bahwa struktur ekonomi menentukan nasib kelas sosial. Jika sistem ekonomi hanya menciptakan sedikit ruang bagi tenaga kerja berkualitas, maka generasi muda akan terjebak dalam kompetisi yang tidak adil. Michel Foucault menambahkan bahwa kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui hukum, tetapi melalui sistem pengetahuan-kurikulum, standar kompetensi, dan sertifikasi yang menentukan siapa yang dianggap layak dan siapa yang tersingkir. Dalam konteks bonus demografi, Gen Z tidak hanya menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga struktur sosial yang membatasi mobilitas mereka.

Namun, tantangan terbesar Gen Z bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal cara berpikir. Yuval Noah Harari dalam 21 Lessons for the 21st Century menegaskan bahwa di abad ke-21, kemampuan paling penting bukan hafalan, melainkan kemampuan belajar ulang. Peter Drucker menyebut masyarakat masa depan sebagai knowledge society, di mana nilai ekonomi ditentukan oleh pengetahuan, bukan tenaga fisik. Manuel Castells bahkan menggambarkan dunia modern sebagai network society, di mana kekuasaan dan peluang ditentukan oleh akses terhadap informasi dan jaringan. Jika Gen Z hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pengendali pengetahuan, maka mereka akan kalah bahkan sebelum bertanding.

Ironisnya, Gen Z hidup di era informasi yang melimpah, tetapi sering kehilangan kedalaman berpikir. Noam Chomsky pernah mengkritik bagaimana media modern membentuk manusia menjadi konsumen yang patuh, bukan warga yang kritis. Dalam realitas digital hari ini, algoritma lebih menentukan apa yang kita lihat daripada kesadaran kita sendiri. Banyak anak muda merasa sibuk, tetapi tidak berkembang; merasa produktif, tetapi tidak bertumbuh. Jika pola ini terus berlangsung, maka bonus demografi hanya akan melahirkan generasi yang ramai di dunia maya, tetapi rapuh di dunia nyata.

Namun, menyalahkan Gen Z sepenuhnya adalah kesalahan. Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh modal ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak semua anak muda memulai dari titik yang sama. Ketimpangan akses pendidikan, teknologi, dan jaringan sosial membuat bonus demografi tidak pernah netral. Jika negara gagal memperluas akses, maka bonus demografi hanya akan memperbesar jurang sosial antara mereka yang siap dan mereka yang tertinggal.

Meski demikian, sejarah selalu menunjukkan satu pola yang sama: perubahan besar hampir selalu dimulai dari generasi muda. Dari reformasi politik hingga revolusi digital, anak muda sering menjadi aktor utama. Di titik inilah bonus demografi menemukan maknanya yang paling dalam. Ia bukan sekadar soal jumlah, tetapi soal kesadaran. Gen Z yang mampu menggabungkan literasi teknologi, daya kritis, kreativitas, dan keberanian berpikir bukan hanya akan bertahan, tetapi akan mendefinisikan ulang arah bangsa.

Pada akhirnya, bonus demografi bukanlah hadiah otomatis, melainkan pertaruhan sejarah. Jika Gen Z mampu keluar dari budaya instan dan membangun kompetensi yang relevan dengan zaman, maka bonus demografi akan menjadi fondasi kebangkitan Indonesia. Tetapi jika mereka terjebak dalam kenyamanan digital dan ilusi produktivitas, maka bonus demografi hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kegagalan.

Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh jumlah anak muda yang lahir, tetapi oleh kualitas kesadaran anak muda yang hidup hari ini. Di antara layar ponsel dan realitas sosial, Gen Z sedang menulis nasib bangsanya sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah, masa depan Indonesia benar-benar berada di tangan mereka.

[ ا MH ]

Mengapa Warga Indonesia Semakin Pilih Berobat ke Malaysia

Alif MH Media    January 28, 2026    Comment   

Mengapa Warga Indonesia Semakin Pilih Berobat ke Malaysia

 

William Heinrich (Direktur Kajian Strategis dan Teritorial Pemilu BSNPG)

Jakarta, AlifMH.info — Kesehatan merupakan salah satu aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap individu berupaya menjaga kesehatannya melalui berbagai cara, mulai dari mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, menjaga pola hidup seimbang, berolahraga secara rutin, hingga menghindari kebiasaan begadang. Namun, ketika kondisi tubuh tidak lagi sehat, upaya preventif tersebut tidak lagi cukup. Pengobatan menjadi sebuah keharusan, bahkan dapat dipandang sebagai kewajiban demi mempertahankan kualitas hidup.

Dalam konteks inilah, pelayanan kesehatan memegang peran strategis. Negara dituntut hadir bukan hanya sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga sebagai penjamin rasa aman dan kepercayaan warganya ketika menghadapi kondisi sakit. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena sosial yang cukup mencolok: semakin banyak warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia. Fenomena ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai tren sesaat, melainkan sebagai gejala struktural yang patut dicermati secara serius.

Di Indonesia, pelayanan kesehatan berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Secara kuantitas, pembangunan fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih merasakan ketidakpastian layanan, mulai dari birokrasi rujukan yang panjang hingga pengalaman pelayanan yang kurang manusiawi. Kondisi inilah yang mendorong warga mencari alternatif pengobatan di luar negeri.

Malaysia kemudian muncul sebagai destinasi utama. Secara objektif, sistem kesehatan Malaysia dibangun dengan infrastruktur yang kuat dan tata kelola yang relatif tertata. Data sebagaimana dilansir dari wikipedia menunjukkan bahwa hingga 2023 Malaysia memiliki sekitar 373 rumah sakit, terdiri atas 149 rumah sakit pemerintah dan lebih dari 210 rumah sakit swasta, dengan total kapasitas sekitar 69.800 tempat tidur. Jaringan fasilitas ini memungkinkan akses layanan medis yang relatif merata dan berjenjang. 

Selain ketersediaan fasilitas, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan di Malaysia juga sangat tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Malaysia bahwa sepanjang 2023 sistem kesehatan Malaysia mencatat sekitar 4 juta pasien rawat inap dan lebih dari 100 juta kunjungan rawat jalan. Angka ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar digunakan secara luas oleh masyarakat.

Keunggulan lain terletak pada dukungan pembiayaan dan investasi negara. Berdasarkan penelurusan dari CodeBlue.com bahwa pengeluaran kesehatan nasional Malaysia pada 2023 tercatat mencapai lebih dari RM84 miliar, dengan pembagian relatif seimbang antara sektor publik dan swasta. Pola ini menciptakan ekosistem kesehatan yang kompetitif, tetapi tetap terkontrol oleh kebijakan negara.

Sektor kesehatan swasta Malaysia dikenal luas memiliki standar internasional. Rumah sakit swasta didukung oleh tenaga medis profesional yang umumnya mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan Melayu, sehingga memudahkan pasien internasional, termasuk dari Indonesia. Menariknya, meskipun berstandar internasional, biaya perawatan di Malaysia relatif terjangkau. Platform wisata medis mencatat bahwa biaya pengobatan di Malaysia sering kali lebih rasional jika dibandingkan dengan kualitas layanan yang diterima pasien (medtrip.id)

Faktor-faktor inilah yang menjadikan Malaysia unggul sebagai destinasi wisata medis. Pada paruh pertama tahun 2024 saja, Malaysia mencatat lebih dari 580 ribu kunjungan wisatawan medis, dan sekitar 65–80 persen di antaranya berasal dari Indonesia. Angka ini tidak hanya mencerminkan daya tarik Malaysia bagi pasien asing, tetapi juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem kesehatan negara tersebut (https://www.ihhmalaysia-international.com).

Mayoritas pasien Indonesia yang berobat ke Malaysia merupakan penderita penyakit serius, terutama kanker. Penyakit ini membutuhkan fasilitas diagnostik canggih, teknologi terapi mutakhir, serta tenaga medis yang berpengalaman. Malaysia dinilai mampu menyediakan ketiga unsur tersebut secara terintegrasi. Selain kanker, layanan medical check-up, ortopedi, serta penyakit tulang seperti osteoporosis dan skoliosis juga menjadi alasan utama warga Indonesia berobat ke sana.

Beberapa rumah sakit di Malaysia bahkan telah menjadi rujukan utama warga Indonesia sebagaimana dilansir dari mypageaxa.co.id yaitu Mount Miriam Cancer Hospital, misalnya, dikenal sebagai pusat diagnosis dan perawatan kanker dengan fokus layanan yang spesifik dan terintegrasi. Rumah sakit ini membangun reputasinya melalui pendekatan medis yang sistematis dan komunikasi yang intensif dengan pasien.

Selain itu, terdapat Regency Specialist Hospital yang berlokasi di Johor. Rumah sakit ini didukung oleh sekitar 80 dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu kedokteran dan bedah, serta melayani lebih dari 170 ribu pasien setiap tahunnya. Skala pelayanan ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi, termasuk dari pasien internasional. 

Pantai Hospital juga menjadi salah satu tujuan utama pengobatan. Rumah sakit ini merupakan bagian dari Pantai Group yang menaungi sejumlah fasilitas kesehatan di Malaysia. Dengan beberapa cabang yang tersebar di berbagai wilayah, Pantai Hospital menawarkan layanan medis berstandar internasional dengan sistem pelayanan yang konsisten.

Island Hospital Penang tercatat sebagai salah satu rumah sakit dengan jumlah pasien luar negeri terbanyak pada tahun 2021. Hal ini memperkuat posisi Penang sebagai pusat wisata medis di kawasan regional. Sementara itu, Sunway Medical Center, yang berdiri sejak 1999 dan memiliki beberapa cabang, dikenal sebagai rumah sakit modern dengan layanan terpadu dan teknologi mutakhir.

Untuk kasus penyakit jantung, Institut Jantung Negara (National Heart Institute) menjadi rujukan utama. Rumah sakit ini didukung oleh puluhan dokter spesialis jantung berstandar internasional dan dikenal luas sebagai pusat unggulan pengobatan kardiovaskular di Malaysia. 

Lebih jauh, keberhasilan sistem kesehatan Malaysia juga ditopang oleh modernisasi layanan. Pemerintah Malaysia tengah mengembangkan telemedicine, digital health record, dan smart hospital system untuk meningkatkan efisiensi dan akses pelayanan kesehatan, termasuk di wilayah nonperkotaan (opengovasia.com).

Seluruh data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan modern berstandar internasional bukan sekadar simbol kemajuan, melainkan fondasi nyata yang menopang derajat kesehatan masyarakat Malaysia. Tingginya tingkat pemanfaatan layanan, stabilitas pembiayaan, modernisasi sistem, serta kepercayaan publik dan pasien internasional menjadi indikator bahwa sistem kesehatan Malaysia bekerja secara fungsional dan berorientasi pada kepastian pelayanan. Dalam konteks ini, keberhasilan Malaysia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keseriusan negara dalam membangun tata kelola kesehatan yang efisien, transparan, dan manusiawi.

Bagi Indonesia, fenomena ini seharusnya menjadi alarm kebijakan. Pelayanan kesehatan nasional perlu segera berbenah, bukan hanya pada aspek infrastruktur dan teknologi medis, tetapi terutama pada tata kelola layanan, kepastian sistem rujukan, kualitas komunikasi dokter-pasien, serta etika pelayanan publik. Negara tidak boleh membiarkan kepercayaan warga terkikis hingga mereka harus mencari rasa aman ke negeri lain. 

Reformasi kesehatan harus dipandang sebagai agenda strategis negara, bukan sekadar proyek sektoral. Jika pelayanan kesehatan Indonesia mampu menghadirkan kepastian, keadilan akses, dan penghormatan terhadap martabat pasien, maka warga tidak perlu lagi menjadikan negara tetangga sebagai rujukan utama. Pada titik itulah, negara benar-benar hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung hak paling dasar warganya: hak untuk sehat dan dilayani secara bermartabat.

[ ا MH ]

Merasa Laporan Polisi Tidak Diproses? Warga Berhak Menerima SP2HP Secara Berkala

Alif MH Media    January 27, 2026    Comment   

Merasa Laporan Polisi Tidak Diproses? Warga Berhak Menerima SP2HP Secara Berkala

Jakarta, AlifMH.info — Warga yang merasa laporan polisi mereka tidak diproses berhak menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Hal ini disampaikan dalam sebuah unggahan yang berisi panduan cara memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan polisi.

SP2HP merupakan dokumen yang memberi keterangan tentang tahapan penanganan perkara oleh penyidik. Dokumen ini dapat memuat nama penyidik yang menangani kasus, tindakan yang telah diambil kepolisian, hambatan yang ditemui dalam penyidikan, serta rencana tindak lanjut.

Untuk mengetahui status laporan, unggahan tersebut menyarankan dua jalur pemeriksaan. Pertama, menanyakan langsung kepada penyidik yang tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan (STTL). Kedua, memanfaatkan layanan online SP2HP ( sp2hp.bareskrim.polri.go.id ), misalnya melalui situs resmi Direktorat Tindak Pidana Umum/Bareskrim yang menyediakan akses informasi status perkara. Saat mengakses layanan atau menanyakan langsung, pemohon diminta menyiapkan nomor laporan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai yang tercantum pada STTL.

Unggahan itu menekankan agar masyarakat tidak ragu menanyakan haknya, karena transparansi proses penyidikan merupakan bagian dari perlindungan bagi pelapor. Dengan menerima SP2HP secara berkala, pelapor dapat memantau perkembangan penyidikan dan memperoleh kepastian mengenai langkah penegakan hukum yang ditempuh.

Kepolisian diharapkan terus meningkatkan keterbukaan informasi dan memudahkan akses layanan bagi masyarakat untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif dan akuntabel.

[ ا MH ]

Sekolah Vokasi Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor Jawab Kebutuhan Industri dengan Kurikulum MBKM dan Program Studi Inovatif

Alif MH Media    January 26, 2026    Comment   

Sekolah Vokasi Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor Jawab Kebutuhan Industri dengan Kurikulum MBKM dan Program Studi Inovatif

Bogor, AlifMH.info — Sekolah Vokasi Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor secara konsisten memperkuat komitmennya dalam mencetak lulusan siap kerja yang kompetitif dan adaptif melalui penerapan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta pengembangan program studi yang menjawab tantangan industri masa depan.

Sebagai bagian dari universitas swasta terbesar di Kota Bogor, sekolah vokasi ini mengelola enam program studi diploma, termasuk Program Diploma IV (D4) Kecerdasan Buatan & Robotik yang menjadi salah satu pionir di tingkat regional.

Sekolah Vokasi UNPAK menawarkan pilihan studi yang terbagi dalam dua klaster utama: Ekonomi dan Keuangan serta Teknologi Informasi dan Komputer. Keenam program studinya telah terakreditasi resmi, dengan dua di antaranya meraih predikat "Baik Sekali".

Berikut adalah daftar lengkap program studi:

• Akuntansi (D3) – Terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT.
• Manajemen Perpajakan (D3) – Terakreditasi B oleh BAN-PT.
• Manajemen Keuangan & Perbankan (D3) – Terakreditasi B oleh BAN-PT.
• Manajemen Informatika (D3) – Terakreditasi B oleh BAN-PT.
• Teknik Komputer (D3) – Terakreditasi Baik Sekali oleh LAM-INFOKOM.
• Kecerdasan Buatan & Robotik (D4) – Terakreditasi B oleh LAM-INFOKOM.

Untuk memastikan relevansi lulusan, Sekolah Vokasi UNPAK mengimplementasikan kurikulum MBKM yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan kompetensi melalui magang, proyek di industri, pertukaran pelajar, dan kegiatan kewirausahaan.

“Kurikulum kami dirancang dengan komposisi sekitar 70% kompetensi pendukung dan 30% kompetensi utama, menekankan pada keterampilan praktis yang langsung dapat diaplikasikan,” jelas seorang sumber akademik di lingkungan sekolah vokasi.

Tidak hanya pada mahasiswa, peningkatan kualitas juga difokuskan pada tenaga pengajar. Baru-baru ini, sebanyak 10 dosen dari sekolah ini berhasil menyelesaikan Program Sertifikasi Internasional di bidang kewirausahaan, manajemen proyek, dan spesialis TI yang diselenggarakan oleh LKPE IPB University bekerja sama dengan Certiport. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mengikuti standar kompetensi global.

Dengan kombinasi kurikulum yang aplikatif dan kompetensi dosen yang terus ditingkatkan, lulusan Sekolah Vokasi UNPAK dipersiapkan untuk memasuki berbagai sektor industri. Prospek karir terbuka luas sebagai staf ahli di bidang akuntansi dan perpajakan, analis keuangan dan perbankan, teknisi dan pengembang TI, hingga associate engineer di bidang kecerdasan buatan.

Sekolah ini juga aktif membangun jejaring, baik melalui kemitraan dengan industri untuk program magang maupun kerja sama internasional seperti program pertukaran mahasiswa dengan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Kegiatan akademik berpusat di Kampus UNPAK, Jalan Pakuan, Bogor, yang didukung fasilitas seperti Graha Pakuan Siliwangi (gedung perkuliahan 10 lantai), perpustakaan pusat, serta berbagai laboratorium dan bengkel kerja sesuai program studi.

Masyarakat yang tertarik untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai program studi, syarat pendaftaran, atau kegiatan terkini dapat mengunjungi situs resmi Sekolah Vokasi UNPAK di https://vokasi.unpak.ac.id/ atau menghubungi bagian informasi di telepon (0251) 8312206.

[ ا MH ]

Kontak Media:

Sekolah Vokasi Universitas Pakuan (UNPAK)

Jl. Pakuan, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16143.

Telepon: (0251) 8312206

Website: https://vokasi.unpak.ac.id/

6 Program Studi Kecerdasan Buatan & Robotika di Indonesia 2026

Alif MH Media    January 12, 2026    Comment   

6 Program Studi Kecerdasan Buatan & Robotika di Indonesia 2026

Jakarta, AlifMH.info — Indonesia terus menyiapkan sumber daya manusia di bidang Kecerdasan Buatan (AI) dan Robotika melalui bertambahnya program studi vokasi dan sarjana yang fokus pada teknologi masa depan. Sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta kini menawarkan kurikulum yang dirancang untuk menjawab kebutuhan industri, riset, dan layanan publik di era otomasi.

Tercatat enam program studi terkemuka di Indonesia yang secara khusus membuka jalur pendidikan untuk AI dan Robotika, mulai dari program diploma (D4) hingga strata satu (S1). Program-program ini menonjolkan kombinasi pembelajaran teori, praktik laboratorium, dan kerja sama dengan industri untuk mempercepat kesiapan lulusan menghadapi tantangan teknologi mutakhir.

1. D4 Kecerdasan Buatan dan Robotika — Sekolah Vokasi Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor Program vokasi ini menawarkan pendidikan terapan yang memadukan dasar-dasar kecerdasan buatan, pemrograman robot, dan praktik lapangan. Kurikulum dirancang untuk mencetak lulusan yang siap bekerja di sektor industri dan layanan teknis. Informasi program dapat diakses melalui: https://airobotik-vokasi.unpak.ac.id/

2. S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan — Universitas Airlangga (UNAIR) menghadirkan program sarjana yang mengintegrasikan engineering, algoritma AI, dan sistem robotik untuk aplikasi di bidang manufaktur, kesehatan, dan riset. Program ini bernaung di fakultas teknik yang memiliki fasilitas laboratorium dan kegiatan penelitian. Detail fakultas: https://ftmm.unair.ac.id/tentang-fakultas/

3. S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan — Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) menempatkan robotika dan kecerdasan buatan sebagai salah satu pilar pendidikan teknologinya. Program ini menekankan pengembangan perangkat lunak robotik, kontrol sistem, dan integrasi sensor-actuator. Informasi lebih lanjut: https://trkb.unikom.ac.id/

4. S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan — Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya) Untag Surabaya menawarkan program yang fokus pada solusi robotik untuk sektor industri dan layanan publik, serta pengembangan aplikasi AI untuk otomasi proses. Keterangan program: https://ai.untag-sby.ac.id/

5. D4 Kecerdasan Buatan & Robotik — Politeknik Artificial Intelligence Budi Mulia Dua (PLAI BMD) Yogyakarta Sebagai institusi politeknik, PLAI BMD menyelenggarakan program D4 yang lebih terapan, bertujuan mencetak teknisi dan praktisi AI-robotik terampil yang dapat langsung terserap oleh industri teknologi dan start-up. Informasi program: https://plai.ac.id/kecerdasan-buatan-robotik

6. S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan — Universitas Sunan Gresik (USG) mengembangkan program S1 yang mengombinasikan teori robotika, machine learning, dan aplikasi sistem cerdas untuk kebutuhan regional dan nasional. Detail program: https://ftr.usg.ac.id/s1-teknik-robotika-dan-kecerdasan-buatan/

Meningkatnya adopsi otomasi, Internet of Things (IoT), dan solusi berbasis data membuka peluang besar bagi lulusan program AI dan Robotika. Perguruan tinggi yang menawarkan program studi ini umumnya melengkapi kurikulum dengan praktik laboratorium, proyek akhir berbasis industri, dan kerja sama mitra usaha untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.

Perkembangan program studi Kecerdasan Buatan dan Robotika di berbagai perguruan tinggi menunjukkan komitmen sektor pendidikan tinggi Indonesia dalam membangun kapasitas teknologi nasional. Bagi calon mahasiswa dan pemangku kepentingan, pemilihan program studi sebaiknya mempertimbangkan fokus kurikulum, fasilitas laboratorium, jejaring industri, dan peluang magang atau penelitian.

[ ا MH ]

Lapor Pelanggaran Polisi Secara Online: Cara Aman dan Cepat Menggunakan Yanduan Propam

Alif MH Media    January 09, 2026    Comment   

Lapor Pelanggaran Polisi Secara Online: Cara Aman dan Cepat Menggunakan Yanduan Propam

 

Jakarta, AlifMH.info — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan kanal pengaduan resmi Yanduan Propam yang kini dapat diakses secara daring oleh masyarakat.

Kanal ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan dan perilaku anggota Polri di lapangan. Dengan sistem berbasis digital, proses pengaduan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan transparan, tanpa harus datang langsung ke kantor kepolisian.

Yanduan Propam dihadirkan sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal Polri, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Melalui kanal ini, setiap laporan masyarakat akan tercatat secara sistematis dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan tersebut melalui laman resmi https://yanduan.propam.polri.go.id/ atau dengan memindai kode QR yang telah disediakan. Polri mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal resmi ini secara bertanggung jawab, dengan menyampaikan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan hadirnya Yanduan Propam, Polri berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

[ ا MH ]

Tingkatkan Literasi Kesehatan, PT Adiguna Cakra Semesta Edukasi Karyawan Tentang BMI dan ISPA

Alif MH Media    January 07, 2026    Comment   

Tingkatkan Literasi Kesehatan, PT Adiguna Cakra Semesta Edukasi Karyawan Tentang BMI dan ISPA

 

Tangerang Selatan, AlifMH.info — Sebagai komitmen berkelanjutan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan karyawan, PT Adiguna Cakra Semesta (PT ACS) menyelenggarakan seminar kesehatan bertajuk “Body Mass Index (BMI) dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)”. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program rutin Medical Check-Up (MCU) yang diadakan perusahaan. Seminar berlangsung pada pukul 13.00 WIB di kantor PT ACS dan diisi oleh dr. Grishya Nanda Suryaratna.

Acara ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga berat badan ideal dan mencegah penyakit pernapasan, yang merupakan isu kesehatan relevan di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Puluhan karyawan hadir secara antusias, mengikuti paparan materi yang disampaikan dengan interaktif dan mudah dipahami.

Dalam pemaparannya, dr. Grishya menjelaskan konsep BMI sebagai indikator kesehatan metabolik, bukan sekadar penampilan. “BMI adalah alat skrining awal yang penting untuk mengetahui risiko penyakit terkait berat badan, seperti obesitas maupun underweight,” ujarnya. Dia memaparkan klasifikasi BMI menurut standar WHO dan Asia Pacific, serta dampak kesehatan yang bisa timbul, mulai dari hipertensi, diabetes tipe 2, hingga gangguan muskuloskeletal.

Tidak hanya membahas kelebihan berat badan, seminar juga mengingatkan risiko kondisi underweight, seperti penurunan imunitas, osteoporosis, dan gangguan reproduksi. “Kesehatan itu tentang keseimbangan. Baik kelebihan maupun kekurangan berat badan sama-sama membawa risiko,” tambah dr. Grishya.

Bagian kedua seminar fokus pada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), termasuk penyebab, gejala, dan langkah pencegahan. Dr. Grishya menekankan pentingnya peran host (tubuh) dan lingkungan dalam mencegah penularan. “Selain menjaga imunitas dengan gizi seimbang dan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih seperti cuci tangan yang benar dan etika batuk menjadi kunci,” jelasnya.

Peserta juga diajak memahami konsep “Isi Piringku” dan perhitungan kebutuhan kalori harian berdasarkan Basal Metabolic Rate (BMR). Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, dengan banyak karyawan yang menanyakan penerapan pola makan sehat di tengah kesibukan kerja.

Manajemen PT ACS menyatakan bahwa seminar ini adalah bagian dari investasi perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. “Karyawan yang sehat adalah aset terbaik perusahaan. Program kesehatan seperti ini akan terus kami tingkatkan dan lakukan secara berkelanjutan,” ungkap perwakilan divisi Human Capital PT ACS.

Dengan diadakannya seminar ini, PT ACS berharap dapat meningkatkan literasi kesehatan karyawan, mendorong perubahan perilaku hidup sehat, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan berdaya tahan.

[ ا MH ]

Tokoh Muda NTB Azwar Muhammad Dukung Pilkada Lewat DPRD: Tetap Demokratis dan Efisien Anggaran

Alif MH Media    January 06, 2026    Comment   

Tokoh Muda NTB Azwar Muhammad Dukung Pilkada Lewat DPRD: Tetap Demokratis dan Efisien Anggaran

 

Mataram, AlifMH.info — Tokoh muda Nusa Tenggara Barat (NTB), Azwar Muhammad, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurutnya, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap memenuhi prinsip demokratisasi, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini.

Azwar menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan pemilihan langsung oleh rakyat.

“Selama proses pemilihan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan wakil rakyat yang sah hasil pemilu, maka pilkada melalui DPRD tetap memenuhi unsur demokratisasi dan tidak melanggar konstitusi,” kata Azwar dalam keterangannya, Senin (6/1).

Evaluasi Pilkada Langsung

Azwar menyampaikan bahwa wacana pilkada lewat DPRD muncul sebagai bagian dari evaluasi terhadap pilkada langsung yang telah berjalan lebih dari satu dekade.

Menurutnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan persoalan serius, terutama terkait tingginya biaya politik dan beban anggaran negara.

Berdasarkan berbagai kajian dan laporan penyelenggara pemilu, anggaran pilkada di sejumlah daerah mencapai ratusan miliar rupiah, terutama untuk logistik, pengamanan, dan tahapan teknis lainnya.

Biaya tersebut, menurut Azwar, seharusnya dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat.

“Anggaran besar yang selama ini dihabiskan untuk pilkada bisa difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial kemasyarakatan yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.

Minimalkan Konflik Sosial Politik

Selain persoalan anggaran, Azwar menilai pilkada langsung kerap memicu polarisasi dan konflik sosial politik di tengah masyarakat. Perbedaan pilihan politik sering kali merusak hubungan sosial, bahkan meninggalkan ketegangan berkepanjangan setelah pilkada selesai.

Ia berpendapat, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi mereduksi konflik horizontal karena proses kontestasi tidak melibatkan mobilisasi massa secara luas di tingkat akar rumput.

“Demokrasi tidak seharusnya mengorbankan kohesi sosial. Pilkada lewat DPRD dapat menjadi alternatif untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah,” kata Azwar.

Tekan Potensi Korupsi Kepala Daerah

Azwar juga menyoroti hubungan antara mahalnya biaya politik dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah.

Dia menyebut banyak kasus korupsi bermula dari upaya pengembalian modal politik pascapemilihan.

“Biaya politik yang tinggi sering menjadi tekanan bagi kepala daerah terpilih. Dalam praktiknya, hal ini mendorong penyalahgunaan kewenangan untuk mengembalikan modal. Jika biaya politik ditekan melalui pilkada lewat DPRD, potensi korupsi juga bisa diminimalisir,” ujarnya.

Perlu Pengawasan Ketat

Meski mendukung pilkada melalui DPRD, Azwar menegaskan pentingnya pengawasan publik dan penegakan hukum agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan oleh elite politik.

Azwar menilai transparansi, keterlibatan publik, serta penguatan peran lembaga pengawas menjadi kunci agar sistem tersebut berjalan sehat.

“Yang terpenting bukan hanya soal langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana sistem itu diawasi dan dijalankan dengan integritas,” pungkas Azwar.

[ ا MH ]

Direktur Eksekutif PRIC: Pilkada Dipilih DPRD Bisa Memperkuat Stabilitas Politik dan Efisiensi Anggaran

Alif MH Media    January 06, 2026    Comment   

Direktur Eksekutif PRIC: Pilkada Dipilih DPRD Bisa Memperkuat Stabilitas Politik dan Efisiensi Anggaran

 

Jakarta, AlifMH.info — Direktur Eksekutif Paradigma Research and Ideas Center (PRIC), Dedi Ermansyah, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang saat ini kembali menjadi perdebatan publik dan politis di Indonesia.

Menurut Dedi, skema Pilkada yang melibatkan DPRD sebagai pemilih kepala daerah memiliki sejumlah keunggulan strategis yang relevan dengan kondisi politik dan tata kelola pemerintahan saat ini.

Pilkada langsung yang berlangsung setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.

Opsi pemilihan melalui DPRD menurutnya dapat mengurangi beban biaya demokrasi, sehingga anggaran yang selama ini dialokasikan untuk penyelenggaraan pilkada serentak dapat dialihkan ke program pembangunan atau layanan masyarakat yang lebih prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dedi menjelaskan wacana tersebut bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, tetapi juga tentang penataan ulang sistem politik lokal untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan terkoordinasi dengan pusat.

Dia menilai DPRD, yang merupakan representasi dari pemilu legislatif dan fraksi partai politik secara langsung, memiliki legitimasi untuk memilih kepala daerah yang mampu bekerja sama dengan struktur politik legislatif di daerahnya.

“Dalam situasi di mana DPRD terpilih melalui pemilu legislatif yang mencerminkan aspirasi politik rakyat, pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat memperkuat keterpaduan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah,” ujar Dedi.

Pernyataan ini relevan di tengah pembahasan usulan pilkada lewat DPRD yang didukung sejumlah partai politik dan tokoh politik yang melihat potensi efisiensi anggaran dan sinergi pemerintahan. 

Dedi juga memandang bahwa legitimasi politik kepala daerah tetap dapat terselenggara meskipun tidak melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sebab DPRD sebagai parlemen daerah merupakan institusi yang mewakili pemilih secara demokratis.

Dedi menyoroti pentingnya fungsi representasi rakyat yang sudah tertuang dalam hasil pemilu legislatif 2024, di mana anggota DPRD terpilih secara langsung oleh masyarakat melalui kursi legislatif pada setiap provinsi dan kabupaten/kota. 

Lebih lanjut, pemilihan kepala daerah melalui DPRD menurut Dedi juga dapat membantu meminimalkan gesekan politik antar kandidat dan perilaku kompetisi yang berpotensi memecah belah masyarakat, khususnya di level lokal.

Dengan model DPRD sebagai pemilih, proses politik lebih menekankan konsensus antar partai dan koordinasi legislatif-eksekutif, sehingga kebijakan publik bisa lebih cepat dan efektif dijalankan.

Sementara itu, wacana ini juga mendapat respons beragam dari publik dan beberapa partai, yang memandang sistem itu sebagai peluang untuk merombak mekanisme demokrasi lokal yang dinilai mahal dan berpotensi memperkuat stabilitas politik di daerah. 

Dengan demikian, kata Dedi, pilkada dipilih oleh DPRD bukan hanya pilihan teknis, tetapi bagian dari upaya penataan ulang sistem pemerintahan lokal yang sesuai dengan konteks politik Indonesia saat ini.

"Ini sekaligus menjaga anggaran negara agar lebih fokus untuk kebutuhan pembangunan nasional," pungkasnya.

[ ا MH ]

Aktivist Connection Apresiasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Berkantor di Aceh

Alif MH Media    December 31, 2025    Comment   

Aktivist Connection Apresiasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI Berkantor di Aceh

Jakarta, AlifMH.info — Founder Aktivist Connection, Maemun, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang berkantor langsung di Aceh. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata negara terhadap masyarakat terdampak bencana.

Maemun menilai, kebijakan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad merupakan terobosan penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus memutus rantai birokrasi yang selama ini kerap menghambat penanganan di lapangan.

“Keputusan Satgas DPR RI untuk berkantor langsung di Aceh adalah langkah strategis dan berani. Ini bukan sekadar kerja administratif, tetapi bukti bahwa negara benar-benar hadir, mendengar, dan bekerja bersama rakyat yang sedang mengalami musibah,” Ujar Maemun,  Saat dirinya mengkonfirmasi ke awakmedia via sambungan telepon, Rabu (31/12/2025).

Menurut Maemun, keberadaan Satgas di wilayah terdampak memungkinkan DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sekaligus memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

“Dengan Satgas berada di Aceh, koordinasi antara DPR, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah akan lebih cepat dan terukur. Ini penting agar anggaran, bantuan, dan kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” Tegasnya.

Maemun juga memberikan apresiasi khusus kepada Prof. Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mendorong DPR RI untuk mengambil peran aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan kebencanaan.

“Kami melihat kepemimpinan Prof. Dasco yang responsif dan tegas dalam memastikan DPR RI tidak berjarak dengan penderitaan rakyat. Satgas ini adalah contoh konkret kepemimpinan yang berpihak pada kemanusiaan,” Tambahnya.

Lebih lanjut, Aktivist Connection mendorong agar Satgas Pemulihan Pascabencana tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga mengawal pemulihan jangka panjang, termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis masyarakat terdampak.

“Pemulihan pascabencana harus berkelanjutan. Kami berharap Satgas ini menjadi model nasional dalam penanganan bencana yang cepat, humanis, dan berkeadilan,” Pungkas Maemun.

Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang berkantor di Aceh diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga negara dan masyarakat, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam situasi darurat.

[ ا MH ]

Firman Advisory, Agency Partner Prudential Syariah, Perkuat Peran sebagai Mitra Perencanaan Keuangan Keluarga

Alif MH Media    December 28, 2025    Comment   

Firman Advisory, Agency Partner Prudential Syariah, Perkuat Peran sebagai Mitra Perencanaan Keuangan Keluarga

 

Logo Firman Advisory

Jakarta, AlifMH.info — Firman Advisory, perusahaan konsultan yang berfokus pada bidang keuangan syariah, semakin memperkuat perannya sebagai mitra terpercaya dalam menyediakan solusi finansial berbasis prinsip syariah yang komprehensif. Sebagai Agency Partner resmi Prudential Syariah, Firman Advisory menghadirkan rangkaian layanan holistik yang mencakup proteksi, investasi, perencanaan masa depan, serta pengembangan karier di ekosistem keuangan syariah.

Berbeda dari pendekatan konsultan keuangan konvensional, Firman Advisory menempatkan konsep “Pendekatan Keluarga dan Pembangunan Tim” sebagai nilai inti. Perusahaan tidak hanya menawarkan konsultasi personal, tetapi juga konsultasi kelompok, yang bertujuan membantu klien menyusun strategi keuangan yang selaras dengan nilai syariah sekaligus memperkuat sinergi dan komunikasi keuangan dalam unit keluarga.

“Firman Advisory hadir untuk memadukan solusi proteksi, investasi, dan perencanaan masa depan yang sesuai prinsip syariah—dengan pendekatan yang menekankan kekuatan keluarga dan pengembangan profesional,” ujar pernyataan resmi perusahaan.

Layanan utama Firman Advisory terbagi dalam tiga pilar:

• Konsultasi Keuangan Syariah: Meliputi perencanaan keuangan jangka pendek dan panjang, penyusunan strategi investasi syariah, serta pengelolaan dana untuk tujuan spesifik seperti dana pendidikan, pensiun, dan perjalanan ibadah haji.

• Proteksi melalui Prudential Syariah: Sebagai mitra resmi, Firman Advisory memasarkan produk-produk asuransi syariah Prudential, memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan spesifik.

• Edukasi dan Pengembangan Karier: Menyediakan program literasi keuangan syariah, pelatihan, dan mentoring bagi individu yang ingin mengembangkan karier di industri keuangan syariah atau meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan keluarga.

Dengan filosofi ini, Firman Advisory berkomitmen untuk membantu klien tidak hanya mencapai target dan stabilitas finansial, tetapi juga membangun fondasi komunikasi dan kerja sama keluarga yang lebih solid dalam setiap pengambilan keputusan keuangan.

Bagi masyarakat yang ingin memperdalam literasi keuangan syariah, mencari solusi proteksi keluarga berbasis syariah, atau bahkan membangun karier di sektor finansial syariah, Firman Advisory membuka peluang konsultasi, pelatihan, dan kerja sama.

Tentang Firman Advisory:

Firman Advisory adalah perusahaan konsultan keuangan syariah yang berfokus pada pendekatan keluarga dan pengembangan tim. Sebagai Agency Partner Prudential Syariah Indonesia, Firman Advisory menyediakan layanan konsultasi perencanaan keuangan, proteksi syariah, serta program edukasi dan pengembangan karier di ekosistem keuangan syariah.

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran program, kunjungi:

linktr.ee/firmanadvisory

[ ا MH ]