 |
| Siaran Pers Polhukam No: 15/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2021 |
Jakarta, AlifMH.info - Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, Pemerintah
telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Sejak ditetapkan pada tahun 2016 hingga Desember
2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun dengan nilai
investasi mencapai Rp 467,4 triliun,” kata Agung Makbul , Staf Ahli Kemenko
Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, saat memimpin Rapat Koordinasi Isu-isu
Strategis di Kuningan, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021).
Sementara untuk PSN yang belum terselesaikan
dilanjutkan di dalam RPJMN 2020-2024 dengan sasaran pembangunan yaitu
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing.
Dari 73 bendungan, Agung menjelaskan bahwa sebanyak
15 bendungan dalam daftar Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun
dengan beberapa dampak positifnya seperti mampu menambah persediaan air baku
sebesar 1,1 miliar m³, mengurangi potensi banjir 3.600 m³/detik, pasokan air
baku bertambah sebesar 3.300 liter/detik, mengairi lahan seluas 120 ribu
hektare, dan adanya potensi listrik sebesar 113 MW yang bisa dihasilkan.
Irigrasi yang dibangun pun dapat mengairi area persawahan seluas 865,4 hektare.
“PSN perlu mendapatkan atensi bersama untuk
mewujudkan gagasan besar Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa dan
negara. Selain itu pelaksanaan PSN perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan
dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan
pemulihan ekonomi nasional,” kata Agung.
Berkenaan dengan hal tesebut, dirinya menyampaikan
bahwa terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, target yang
diberikan oleh Pemerintah harus diperhatikan dengan baik agar pembangunan dapat
diselesaikan sesuai dengan timeline yang diberikan. Kedua, hal-hal yang
mengganggu pembangunan harus segera diatasi terutama yang berkaitan dengan
pembebasan lahan dan konflik di masyarakat agar pembangunan dapat terus
berjalan dengan baik.
Ketiga, keterlibatan tenaga kerja lokal perlu
diprioritaskan karena PSN ini dapat menjadi momentum kebangkitan perekonomian
masyarakat yang saat ini sedang terganggu akibat adanya pandemi. Dan terakhir,
sinergitas lintas sektor (pentahelix) harus lebih intens dilakukan untuk
membantu percepatan pembangunan.
“Gambaran secara umum yang saya jelaskan tersebut
merupakan hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan rapat
koordinasi pada hari ini. Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui progres
dan hambatan apa saja yang dialami dalam pembangunan bendungan karena PSN
adalah tanggung jawab bersama,” ungkap Agung.
[ ا MF ]
