 |
| Poster Teknologi Modifikasi Cuaca by bmkg.go.id |
Jakarta, AlifMH.info — Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) kian marak digunakan sebagai upaya mitigasi banjir di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta. Teknologi yang bekerja dengan menyemai zat tertentu, seperti garam (NaCl), ke dalam awan untuk mempercepat hujan di lokasi yang dianggap aman ini dinilai mampu mengurangi curah hujan dan mengalihkan potensi banjir dari kawasan rawan. Namun, sejumlah ahli mempertanyakan efektivitas jangka panjang teknologi ini.
Fatrian Rubiansyah Rusydy, S.T., MBA, PMP, yang merupakan Co-Founder Nusawater sekaligus seorang Water Collaborator, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap tren penggunaan TMC yang semakin meningkat. Menurutnya, meskipun data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa TMC mampu menurunkan curah hujan hingga 67 persen di beberapa wilayah, hal ini belum tentu menjawab akar persoalan banjir perkotaan.
“Teknologi ini memang bisa mengurangi curah hujan sementara, tapi selama sistem drainase dan tata kelola air kita tidak dibenahi, banjir akan tetap terjadi,” ujar Fatrian.
Ia mencontohkan pelaksanaan TMC di Jakarta pada awal tahun 2025 yang berhasil menurunkan intensitas hujan sebesar 35 persen dalam 24 jam pertama. Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas TMC sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur kota. Tanpa sistem drainase yang optimal, hujan dalam intensitas sedang sekalipun tetap dapat menyebabkan genangan.
Fatrian juga membandingkan penerapan TMC di beberapa wilayah dan negara lain. Di Kalimantan, teknologi ini sempat digunakan untuk meredam kebakaran hutan dengan meningkatkan curah hujan hingga 40 persen. Namun, tanpa upaya reboisasi dan restorasi hutan yang berkelanjutan, dampaknya bersifat sementara. Sementara di China, modifikasi cuaca digunakan dalam skala besar untuk mendukung sektor pertanian, dan di Uni Emirat Arab, metode “elektrifikasi awan” diklaim mampu menambah curah hujan hingga 30 persen. Ironisnya, di beberapa kota UEA, hujan buatan justru memicu banjir yang tak terduga.
“Setiap wilayah memiliki tantangannya masing-masing. Kita tidak bisa serta-merta meniru pendekatan negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, iklim, dan kapasitas infrastruktur kita sendiri,” jelas Fatrian.
Ia juga menggarisbawahi risiko jangka panjang dari penggunaan TMC secara masif. Di antaranya adalah terganggunya pola hujan alami, potensi kekeringan lokal di wilayah lain, serta dampak ekologis yang masih belum sepenuhnya teridentifikasi oleh sains.
Oleh karena itu, Fatrian mendorong agar TMC tidak dijadikan solusi utama dalam pengendalian banjir. Ia menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lebih fokus pada perbaikan sistem pengelolaan lingkungan dan infrastruktur air secara menyeluruh.
“Normalisasi sungai harus dijalankan secara tuntas, bukan hanya menjadi wacana. Kita juga perlu membangun lebih banyak waduk dan polder seperti di Pluit atau Kampung Melayu. Selain itu, pengelolaan sampah dan sistem drainase harus diperbaiki agar air hujan bisa mengalir dengan baik. Tak kalah penting, pengaturan penggunaan air tanah harus diperketat karena penurunan muka tanah di Jakarta memperparah dampak banjir,” paparnya.
Fatrian menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa masalah banjir tidak bisa hanya diselesaikan dengan “mengendalikan hujan”. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah mengelola lingkungan dan tata kota secara berkelanjutan.
“Apakah kita ingin terus mengandalkan hujan buatan, atau mulai memperbaiki kota dan lingkungan kita sendiri? Ini adalah pilihan strategis yang harus kita ambil sekarang,” pungkasnya.
[ ا MH ]
