Bamsoet dan AM Hendropriyono Bahas Dunia Intelijen Hingga Persoalan Terkini Bangsa

Alif MH    January 17, 2022    Comment   

Bamsoet dan AM Hendropriyono Bahas Dunia Intelijen Hingga Persoalan Terkini Bangsa

Bambang Soesatyo dan AM Hendropriyono

Jakarta, AlifMH.info - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga dianugerahi Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan, bangsa Indonesia patut bangga memiliki anak bangsa seperti AM Hendropriyono. Beliau ditetapkan oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai Profesor dan Guru Besar bidang ilmu Filsafat Intelijen pertama di dunia. Sehingga tidak berlebihan jika publik menjulukinya sebagai the master of intelligence.

"Sepak terjangnya di dunia intelijen tidak perlu diragukan. Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) 2001-2004 pada Kabinet Gotong Royong dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, Pak Hendropriyono lah yang menggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) di Sentul, Bogor; Dewan Analis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara; Sumpah Intelijen; Mars Intelijen; serta menetapkan hari lahir badan intelijen; menciptakan Logo dan Pataka BIN; mempopulerkan bahwa intelijen sebagai 'ilmu' dan menggali 'filsafat intelijen'; hingga menggagas berdirinya tugu Soekarno-Hatta di BIN," ujar Bamsoet dalam podcast Ngobras sampai Ngompol (Ngobrol Asyik sampai Ngomong Politik) bersama AM Hendropriyono, di Jakarta, Sabtu, (15/01/2022).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, AM Hendropriyono menjelaskan ada dua metode umum yang digunakan dalam dunia intelijen. Yakni metode gelap dan metode terang. Dalam metode gelap, seorang intel harus menyamar untuk mendapatkan informasi. Seperti menjadi tukang bakso, hingga siomay. Bahkan jika perlu menjadi orang dengan gangguan kejiwaan sebagaimana pernah dilakukan seorang tentara Jepang berpangkat Kapten yang sedang melakukan tugas intelijen untuk merebut Lapangan Terbang Kemayoran dari tentara Belanda pada tahun 1942.

"Sedangkan untuk metode terang, seorang intel mencari informasi secara terang-terangan. Misalnya seperti yang dilakukan oleh para Duta Besar di berbagai negara, yang salah satu tugasnya mencari informasi tentang kondisi negara tempat ia bertugas," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, tidak hanya di dunia Intelijen, AM Hendropriyono juga sangat peduli terhadap kemandirian sekaligus kedaulatan Alutsista. Tidak heran jika ia sampai mengoleksi Panser Anoa produksi Pindad, yang dipajang di depan rumahnya. Sebagai wujud kebanggaan bahwa bangsa Indonesia sebetulnya sangat bisa memproduksi berbagai Alutsista modern dan berteknologi tinggi.

"Panser Anoa mulai dikembangkan Pindad pada tahun 2003. Berbagai purwarupa dan pengembangan terhadap panser terus dilakukan, hingga akhirnya pada 10 agustus 2008, 10 panser pertama APS-3 Anoa di produksi dan pada tahun 2009 panser pertama diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan. Bahkan juga telah di ekspor ke berbagai negara, seperti Malaysia dan Filipina," pungkas Bamsoet.

Seperti apa keseruan obrolan Bamsoet dengan AM Hendropriyono, dari mulai sepak terjangnya di dunia intelijen, membahas berbagai kondisi terkini hingga memprediksi masa depan Indonesia. Bamsoet juga mengulik peran masa depan Intelejen Nasional, Laut Cina Selatan Natuna, Ibu Kota Baru, Demokrasi digital, dunia halu di era metaverse, Amandemen, hingga perpanjangan jabatan presiden. Semua dapat bisa disaksikan selengkapnya di kanal Youtube Bamsoet Channel.

[ ا R ]

Komisi DPR RI I Yakin Andika Perkasa Mampu Bawa TNI Jadi Lebih Profesional

Alif MH    November 06, 2021    Comment   

Komisi DPR RI I Yakin Andika Perkasa Mampu Bawa TNI Jadi Lebih Profesional

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari (kanan) foto bersama calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelum RDPU, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Foto: Geraldi/Man

Jakarta, AlifMH.info - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meyakini calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mampu membawa TNI menjadi institusi yang lebih profesional. Meskipun, rentang masa jabatan Panglima TNI yang baru cukup singkat, hanya selama 13 bulan, sebelum memasuki masa pensiun.

“Saya yakin Pak Andika dalam masa yang 1 tahun 1 bulan ini dia akan mampu untuk membawa TNI menjadi lebih profesional," ujar Kharis kepada awak media, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Komisi I DPR RI menggelar RDPU dengan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.

Kharis menekankan RDPU akan lebih mendalami pemahaman calon Panglima TNI sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.

"Ya pasti sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi panglima TNI, sesuai dengan UU TNI tu kita akan dalami seperti apa calon panglima TNI kita ini," tambah politisi PKS ini seperti dilansir di website DPR RI.

Kharis meminta agar Panglima TNI ke depan dapat menjaga kedaulatan negara, baik yang bersifat Operasi Militer atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti penanganan pandemi Covid-19. 

“PR yang pertama menyangkut profesionalitas. Kedua, tingkat kesejahteraan prajurit. Ketiga, juga saya kira modernisasi alutsista juga sangat diperlukan. Di samping juga perlunya peningkatan untuk kerja sama dengan militer-militer negara lain dalam rangka meningkatkan skill, wawasan dan juga persahabatan dengan negara lain," pesan Kharis.

Diketahui, dalam RDPU yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid pagi ini, hadir pula Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dari sembilan fraksi untuk melakukan pendalaman terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

[ ا R ]

Raker dengan KOMNAS HAM, Pansus Guru DPD RI: Pengabaian Hak Guru Honorer Harus Dihentikan

Alif MH    September 16, 2021    Comment   

Raker dengan KOMNAS HAM, Pansus Guru DPD RI: Pengabaian Hak Guru Honorer Harus Dihentikan

Rapat Kerja Pansus Guru DPD RI dengan KOMNAS HAM

Jakarta, AlifMH.info - Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (Pansus GTKH) DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Rabu (15/09/2021) secara virtual. Dalam rapat kerja tersebut hadir dari Komnas HAM, Munafrizal Manan, Wakil Ketua Internal Komnas HAM, sekaligus Ketua Tim Penanganan Guru Honorer Komnas HAM.

Ketua Pansus GTKH, Tamsil Linrung, dalam sambutanya mengatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Karena hal ini telah dijamin oleh konstitusi serta menjadi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum. “Salah satu tujuan dibentuk negara ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum, dan hal ini melekat pada konstitusi negara kita,” ujar Tamsil Linrung.

Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan ini juga menambahkan, guru sebagai salah satu profesi memiliki hak memperoleh penghasil yang layak, termasuk guru honorer. “Kita sudah sering mendengar bagaimana nasib guru honorer sangat memprihatinkan. Penghasilan yang mereka peroleh jauh dari layak, bahkan dibawah upah minimum regional. Padahal beban kerja mereka cukup berat dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambah Tamsil Linrung.

Sedangkan dalam paparannya, Komnas HAM menyatakan guru honorer memiliki hak asasi yang wajib dijamin negara, khususnya menyangkut hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan serta penghidupan layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Sayangnya, hak ini kerap diabaikan. Pengabaian hak guru honorer harus dihentikan dengan keberpihakan kebijakan negara.

“Komnas HAM mendapat banyak pengaduan mengenai nasib guru honorer dan telah melakukan investigasi serta menyampaikan rekomendasi pada presiden. Diantara rekomendasi strategis Komnas HAM kepada presiden adalah kebutuhan afirmasi kebijakan, khususnya dalam pengikutsertaan tenaga honorer guru dalam penangangkatan CPNS atau PPPK,” jelas Munafrizal.

Selanjutnya Munafrizal mengingatkan, dalam penyelesaian permasalahan guru honorer dibutuhkan lebih dari sekedar political statement, tetapi juga political action. Hal ini bukan hanya menyangkut kepentingan guru semata, tetapi tentang mutu pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa.

Sedangkan Mirati Dewaningsih, Wakil Ketua Pansus GTKH, mempertanyakan secara tegas apakah permasalahan guru honorer yang terus berlarut-larut termasuk dalam kategori pelanggaran HAM. “Saya hanya ingin ketegasan apakah permasalahan guru honorer ini termasuk pelanggaran HAM atau bukan. Karena dari keterangan yang disampaikan Komnas HAM belum memberikan kejelasan ke arah tersebut,” tegas Mirati.

Dalam penutupnya, Tamsil Linrung kembali menegaskan permasalahan guru honorer harus segera dituntaskan. Jika ini tidak dilakukan, maka potensi pelanggaran hak asasi manusia pada guru honorer dapat terjadi. Jangan sampai ada penilaian bahwa pemerintah sengaja membuat guru-guru honorer sengsara.

[ ا MF ]

Senator Fachrul Razi Dilantik Ketua Pengurus MN KAHMI

Alif MH    September 15, 2021    Comment   

Senator Fachrul Razi Dilantik Ketua Pengurus MN KAHMI

Senator Fachrul Razi Dilantik Ketua Pengurus MN KAHMI

Jakarta, AlifMH.info - Senator Fachrul Razi resmi dilantik sebagai pengurus baru Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta Minggu, (12/09/2021).

 

Senator asal Aceh yang saat ini menjabat Ketua Komite I DPD RI dipercaya menduduki posisi strategis sebagai salahsatu Ketua dalam kepengurusan MN Kahmi yang Baru.

 

"Alhamdulillah, kita berharap kepengurusan yang baru ini dapat bersinergi. KAHMI dapat juga berperan aktif dalam rangka akselerasi penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi, " ujar Fachrul Razi yang juga alumni HMI Cabang Depok dan alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia.

 

Fachrul Razi yang juga mantan aktivis Universitas Indonesia ini tercatat aktif dalam memberikan pelatihan kader di propinsi Aceh dan propinsi lainnya di Indonesia. Keahlian politik yang dimilikinya, membuat dirinya dikenal sebagai master strategi politik diorganisasi hijau hitam ini. Saat ini Fachrul Razi menjabat Ketua Komite I dan telah menjabat dua periode di DPD RI.

 

Pelantikan pengurus baru Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir. H. Ahmad Ariza Patria, M.BA, Ia dipercaya sebagai Koordinator Presidium  (Koorpres) MN KAHMI.  " Mari perbanyak bekal kita di akhirat nanti. Luruskan niat, luangkan waktu, ikhlas mengabdi demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Mohon doanya untuk Rapimnas KAHMI siang ini. Terima kasih. " ujarnya.

 

Diberitakan Minggu, (12/9). Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), kembali menggelar pelatikan dan seminar bertajuk diskusi virtual  disertai rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke - 4.

 

Dalam rapimnas bertema "Pulihkan Kesehatan, Bangkitkan Ekonomi, Wujudkan Keadilan Sosial"  ini dihadiri Narasumber Menteri Perdagangan M Lutfi, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasyid, Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming, Pelaku Usaha UMKM Pendiri Wardah Kosmetik  Nurhayati Subakat serta Ketua Umum Inkopwapi Ir. Sharmila, M.SI.

 

[ ا MF ]

Pemecatan Guru Honor di Bone Karena Mengunggah di Sosmed Jumlah Gaji 4 Bulan Rp. 700,000, Waka DPD RI Ikut Bersuara

Alif MH    February 12, 2021    Comment   

Pemecatan Guru Honor di Bone Karena Mengunggah di Sosmed Jumlah Gaji 4 Bulan Rp. 700,000, Waka DPD RI Ikut Bersuara

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Jakarta, AlifMH.info - Atas pemberitaan di media tentang pemecatan seorang guru honorer berinisial VN di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang kabarnya diberhentikan karena mengunggah jumlah gaji ke sosial media Facebook menuai  reaksi dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, Jum'at (12/02/2021).

 

"Saya sangat prihatin jika berita tentang pemecatan guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri 169 di Sadar, Kecamatan Tellu Limpie, Bone, Sulawesi Selatan tersebut benar yang dikarenakan dipecat karena mengunggah rincian gajinya (bersumber dari dana BOS) disehelai kertas sebesar Rp. 700,000, selama 4 bulan", tuturnya.

 

"Saya mendukung langkah komisi IV DPRD Bone untuk menelusuri kebenaran mengenai masalah ini, dan saya yakin Bupati Bone akan bijak mengambil tindakan dalam kasus ini", tambah senator muda dari Provinsi Bengkulu tersebut.

 

Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa mengenai kesejahteraan guru honorer selalu menjadi persoalan yang mengemuka bahkan selalu menjadi wacana yang di aspirasi kan selama ini.

 

Berkaitan dengan isu guru honorer, Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler yang menjelaskan tentang tata aturan fleksibilitas penggunaan dana BOS adalah langkah awal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honor di sekolah negeri maupun swasta.

 

"Walaupun aturan pemerintah tersebut belum dapat memuaskan banyak pihak atas permasalahan kesejahteraan guru honorer, tapi saya tetap mengapresiasi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan yang dalam Permendikbud itu memberikan kebebasan besaran penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji honorer. Apalagi dana BOS saat ini juga sudah diterima oleh sekolah swasta", tambahnya.

 

Senator termuda dalam unsur pimpinan DPD RI ini juga mengharapkan agar Kemendikbud segera mengatasi masalah lain tentang kebutuhan saat ini terhadap guru diluar PNS. Menurut data hasil perhitungan Kemendikbud dari Dapodik, kebutuhan guru saat ini mencapai satu juta Guru. Angka tersebut diluar Guru yang berstatus PNS.

 

Pertumbuhan jumlah ASN Guru hanya sekitar dua persen per tahun. Saat ini hanya ada 60 persen dari jumlah kebutuhan guru ASN' yang tersedia di Sekolah negeri. Dan jumlah tersebut terus menurun sebanyak enam persen per tahun dalam empat tahun terakhir.

 

"Negara harus benar-benar hadir dalam membangun dunia pendidikan di Indonesia, karena ini berhubungan langsung dengan kehidupan generasi kita dimasa yang akan datang, dan pembenahan awal harus dimulai dari tenaga pengajar. Maka kita menunggu rencana program kebijakan Kemendikbud  untuk menseleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditahun ini (2021). Sebab rencana seleksi PPPK terbuka untuk memenuhi kebutuhan guru, sebagai awal penyelesaian status guru honorer", tegasnya.

 

"Realisasi program seleksi mesti kita pastikan segera berjalan, dengan begitu maka kita akan mendapatkan Guru-Guru yang berkompeten dalam mendidik, dan juga mengatasi kedua masalah yaitu baik bagi kesejahteraan Guru melalui penghasilan yang layak ataupun peningkatan ketersediaan guru ASN", tutupnya.

 

[ ا MF ]

Ketua DPD RI Minta Aparat Terus Awasi Aktivitas Kapal Rusia Selama Diisolasi di Aceh

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Ketua DPD RI Minta Aparat Terus Awasi Aktivitas Kapal Rusia Selama Diisolasi di Aceh

Kapal Pesiar Asal Rusia

Jakarta, AlifMH.info - Tim gabungan Subditgakum Ditpolairud, Intelkam, TNI AL, Bea Cukai, Imigrasi, Kodim Banda Aceh, Dinas Karantina Kesehatan dan BIN berhasil melacak dan menangkap kapal pesiar asal Rusia yang telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin.

 

Kapal tersebut diketahui melakukan pelanggaran lantaran melakukan lego jangkar tanpa izin. Langkah tegas aparat terhadap kapal berisi 18 orang awak asal Rusia itu diapresiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

 

"Saya apresiasi langkah tegas aparat kita terhadap kapal Rusia tersebut. Saya juga apresiasi aparat kita dengan sigap melacak dan menemukan keberadaan kapal yang masuk wilayah perairan Indonesia tanpa izin," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Selasa (09/02/2021).

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Kini, kapal yang saat lego jangkar tanpa memasang bendera negara asal itu telah diisolasi di perairan Aceh. Mantan Ketua Umum PSSI itu pun meminta kepada aparat untuk terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap aktivitas mereka selama masa isolasi.

 

"Terus awasi kapal asing asal Rusia yang kini diisolasi agar tak melakukan hal-hal dilarang sesuai ketentuan hukum Indonesia serta lakukan penegakan hukum bagi orang asing yang melanggar UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," pinta alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

 

Sebagaimana diketahui, Kapal 'La Datcha George Town' asal Rusia melakukan lego jangkar di perairan Aceh Besar, tak jauh dari Pulau Rusa, Kecamatan Lhoong. Keberadaan kapal itu diketahui masyarakat sejak beberapa hari lalu.

 

Seorang nelayan Lhoong melaporkan kapal Super Yacht itu sudah terlihat sejak Kamis (4/2/2021).

 

Sejak saat itu, tidak terlihat sekalipun kapal itu menaikkan bendera negara asal dan Bendera Republik Indonesia sebagaimana lazimnya izin masuk kapal asing ke perairan Indonesia.

 

[ ا MF ]

DPD RI: Basis Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021 Harus Faktual

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

DPD RI: Basis Data Penerima Bantuan Sosial Tahun 2021 Harus Faktual

Rapat Kerja Gabungan Komite III dan Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI

Jakarta, AlifMH.info - Dalam Rapat kerja gabungan komite III dan komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI; kementerian Sosial RI; Kementerian Dalam Negeri; dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan agenda: Pembahasan Tentang Sinkronisasi Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sebagai Basis Data Penerima Bantuan Sosial Pada Tahun 2021, Wakil Ketua DPD RI selaku pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian kementerian terkait, Selasa, (09/02/2021).

 

"Dalam bantuan sosial, data-data yang valid dari instansi pemerintahan sangat penting, dikarenakan berhasil atau tidaknya kebijakan ini bergantung pada data faktual. Jadi aktualisasi serta keterpaduan data di beberapa kementerian mesti segera di integrasikan", ujar Sultan B Najamudin.

 

Sultan menilai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum berjalan optimal. Dalam penyaluran bantuan sosial pada tahun 2020 masih banyak masalah yang terjadi di lapangan, khususnya bansos yang tidak tepat sasaran serta jumlah besaran yang tidak sesuai oleh penerima di masyarakat.

 

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 38 Tahun 2019 tentang kebijakan Satu Data Indonesia yang diterbitkan diharapkan oleh DPD RI dapat mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu di dukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat di pertanggung jawabkan, mudah di akses, dan di bagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi serta berkelanjutan.

 

"Untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Presiden tersebut diperlukan perbaikan tata kelola yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaran yang kolaboratif antara pihak-pihak kementerian terkait. Jadi kedepan kita memiliki data yang sama serta komprehensif", ujarnya.

 

Sultan juga memandang dengan hadirnya data yang terpadu, maka akan menjadi acuan pemerintah untuk dapat digunakan dalam kepentingan pengambilan kebijakan. Jadi upaya verifikasi serta validasi data yang terintegrasi ini adalah dalam rangka menciptakan rujukan yang sama atau acuan data tunggal yang terhubung oleh seluruh instansi yang berkepentingan.

 

"Selain itu penting juga menjadi perhatian kementerian berwenang dalam peningkatan kuantitas serta kualitas SDM petugas verifikator dan validator serta SDM statistik di daerah di setiap tingkatan dari desa hingga provinsi", tambah Sultan B Najamudin.

 

Rapat kerja gabungan yang dilaksanakan secara virtual ini di ikuti langsung oleh Menteri PPN/BAPENAS Suharso Manoarfa, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala BPS RI DR. Suhariyanto, serta PLH Sekretaris Jenderal Kemendagri Hamdani dan dari komite III serta komite IV DPD RI Prof. Sylviana Murni dan H. Sukiryanto.

 

"Saya berharap anggaran Pemerintah sebesar Rp. 408,8 triliun dari APBN 2021 yang disiapkan untuk melanjutkan program bansos, reformasi secara bertahap, dan juga penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa terlaksana secara efektif dan berdampak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat yang benar-benar berhak menjadi penerima bantuan", tutup senator yang akrab dipanggil dengan SBN tersebut.

 

[ ا MF ]

Komite I DPD RI Rapat Bersama Kapolri dan Kejagung, Senator Filep Tekankan 4 Hal

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Komite I DPD RI Rapat Bersama Kapolri dan Kejagung, Senator Filep Tekankan 4 Hal

Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma

Jakarta, AlifMH.info - Komite I DPD RI Kembali menggelar rapat kerja pada Selasa, 9 Februari 2021 secara virtual. Kali ini raker digelar bersama dengan Kepolisian Kejaksaan Agung RI terkait Penegakkan Hukum dan Perlindungan HAM di Daerah.

 

Dalam raker tersebut, senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyampaikan 4 hal.

 

Pertama terkait upaya penyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua yang Sebagian masih menemui jalan buntu. Meski demikian, Filep tak lupa menyampaikan apresiasi terhadap Kejagung atas terbentuknya tim penyelesaian HAM di internal Kejagung.

 

Senator Papua Barat itu mengingatkan agar sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dapat segera dituntaskan. Menurutnya, orientasi hasil pekerjaan wajib menjadi target dan tidak berhenti pada penyelidikan semata. Hal itu salah satunya agar publik di tanah Papua yakin bahwa institusi Polri dan Kejagung masih dapat diharapkan sebagai tempat menuntut keadilan.

 

Rentetan dugaan pelanggaran HAM yang ia maksud adalah Kasus Biak Numfor pada Juli 1998, Kasus Wasior 2021, Peristiwa Wamena pada tahun 2003, Kasus Paniai 2014, kasus Mapenduma Desember 2016, Kasus Intan Jaya dan kasus terbaru lainnya di Nduga.

 

Kedua, ia menyuarakan aspirasi terkait tuduhan tindak pidana makar yang sering dialamatkan kepada para pemuda di Papua. Filep meminta agar pihak Kepolisian dan Kejagung lebih objektif dalam penetapan setiap kasus berdasarkan UU yang berlaku. Tak hanya itu, Penegak hukum menurut Filep juga seharusnya memperhatikan faktor sosiologis dan historis dalam kehidupan masyarakat Papua.

 

Ketiga, terkait penegakkan hukum kasus diskriminasi rasial. Menurut Filep, pelaku rasis di NKRI makin marak karena penegakkan hukum yang masih lemah. Padahal, sikap rasis telah menodai nilai kemanusiaan dan dapat mencabik persatuan dan kesatuan NKRI.

 

Terakhir, senator Filep menyuarakan terkait kebijakan afirmasi bagi OAP terutama di lingkungan Polda Papua Barat. Ia menyampaikan bahwa sejak berdirinya Polda Papua Barat, belum terdapat satupun Kapolres Orang Asli Papua (OAP).

 

Oleh sebab itu, Filep meminta Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi agar Putra-putri OAP sesegera mungkin dapat diangkat dalam jabatan strategis seperti kapolres sebagai bentuk komitmen negara untuk memberdayakan OAP. Termasuk juga di lingkungan Kejaksaan Agung.

 

[ ا MF ]

Ketua DPD RI Optimis Sentra Budi Daya Rumput Laut Dongkrak Perekonomian Indonesia Timur

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Ketua DPD RI Optimis Sentra Budi Daya Rumput Laut Dongkrak Perekonomian Indonesia Timur

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Jakarta, AlifMH.info - Rencana pemerintah yang akan membangun sentra budi daya rumput laut di Indonesia Timur, mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, rencana ini bisa membantu mendongkrak perekonomian di Indonesia Timur.

 

"Rencana pemerintah yang akan membangun sentra budi daya rumput laut ini sangat bagus. Apalagi lokasinya di wilayah Indonesia Timur yang kita ketahui memang kaya akan potensi laut. Asal direncanakan dengan baik dan benar," katanya, Selasa (9/2/2021).

 

Senator asal Jawa Timur itu berharap budi daya tersebut menerapkan teknik kultur jaringan, sehingga hasilnya bisa maksimal.

 

“Sentra budi daya ini akan meliputi Maluku, Papua, dan NTT. Agar hasilnya lebih maksimal, kita berharap sepenuhnya memakai bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan," harapnya.

 

Manta Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu optimistis rencana ini juga bisa mendongkrak produksi rumput laut nasional.

 

"Dan tentunyan rencana ini akan sangat besar pengaruhnya dalam mendongkrak perekonomian di wilayah Indonesia Timur. Kita berharap program ini berjalan sesuai rencana. Apalagi saat ini pemberian bibit rumput laut dalam tahap pengiriman," katanya.

 

Tidak itu saja, LaNyalla juga berharap bantuan dan program ini dapat diakses oleh sebanyak-banyaknya pembudi daya.

 

"Sehingga wilayah Indonesia Timur benar-benar bisa menjadi sentra bisnis rumput laut nasional dan menjadi salah satu produk unggulan nasional,” katanya.

 

[ ا MF ]

Richard Pasaribu Minta Pemerintah Pusat Berdayakan Batam Lebih Optimal

Alif MH    February 09, 2021    Comment   

Richard Pasaribu Minta Pemerintah Pusat Berdayakan Batam Lebih Optimal

Dr Richard Pasaribu dan Pengurus Ikatan Pemuda Karya Kota Batam

Kota Batam, AlifMH.info - Senator Kepulauan Riau, Dr Richard Pasaribu meminta Pemerintah Pusat serius menjadikan Batam sebagai pusat pelabuhan laut, sebagaimana negara Singapura sudah merealisasikan puluhan tahun yang lalu. Richard berharap kapasitas pelabuhan peti kemas yang ada di Batam harus ditingkatkan secara signifikan.

 

Richard Pasaribu mengatakan, bahwa selama ini Batam tertidur dalam memberdayakan letak geografisnya yang sangat strategis yang sebetulnya setara dengan Singapura.

 

Singapura telah memberdayakan negerinya dengan membuat pelabuhan laut yang bertaraf internasional dengan kapasitas 47 juta TEUs, yang telah memberikan sumbangsih pertumbuhan ekonomi negaranya dengan pesat.

 

“Batam ini awalnya dibangun untuk menjadi lokomotif perekenomian regional Kepri maupun nasional. Tetapi kenyataannya masih sangat jauh diberdayakan dari potensi Batam yang ada. Maka Pemerintah Pusat harus serius menjadikan Batam, sebagai hub logistik dengan cara meningkatkan kapasitas pelabuhan kita secara massif,” katanya saat memberi sambutan pada pelantikan Pengurus Ikatan Pemuda Karya Kota Batam, Minggu (07/02/2021) yang juga dihadiri oleh Walikota Batam.

 

Richard Pasaribu juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Singapura sangat tepat dengan telah mengembangkan kapasitas pelabuhannya, yang saat ini sudah sebesar 47 juta TEUs per tahun dan bahkan sedang dikembangkan menjadi pelabuhan peti kemas terbesar di dunia, dengan kapasitas 65 juta TEUs per tahun. Sementara kapasitas Pelabuhan Batu Ampar di Batam masih hanya 350.000 TEUs per tahun.

 

“Kalau bisa dengan kita kembangkan tahap awal menjadi 10 juta TEUs saja, pasti sudah memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang sangat besar bagi Batam. Belum lagi pengisian bbm tanker yang berlabuh di Batam, pasti sudah memberikan devisa sampai triliunan rupiah,” tegasnya.

 

“Pengembangan kilang minyak dan gas di Batam juga harus kita bangun sebelum semuanya menjadi terlambat. Minyak dan gas dari Natuna dari pipa bawah laut langsung dikirim ke kilang minyak dan gas milik kita sendiri. Alangkah sayangnya apabila potensi kekayaan alam tidak kita kuasai dan kelola dari hulu ke hilir. Itu semua berkat dari Tuhan YMK dan seyogyanya haruslah kita berdayakan, seoptimal mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kita. Dengan adanya pelabuhan besar dan kilang minyak dan gas akan sangat besar dampak multiplier-effect ekonominya, belum lagi dampak trickle-down effect dengan terciptanya puluhan ribu kesempatan untuk bernafkah termasuk nafkah tukang ojek sekalipun,” tambahnya.

 

Selain pengembangan pelabuhan dan kilang minyak dan gas, Richard Pasaribu juga menyinggung pentingnya pengembangan sektor pariwisata Batam. Selama ini Batam hanya berfokus pada industri manufaktur, padahal pariwisata Batam juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendatangkan devisa.

 

“Kita terlambat mengembangkan sektor pariwisata, berpuluh tahun kita hanya mengandalkan industri manufaktur. Seandainya sektor pariwisata juga kita kembangkan secara simultan, dengan industri manufaktur pasti Batam sudah terang berderang seperti Singapura. Ada 18 juta turis manca negara mengunjungi Singapura dan belum lagi ada 26 juta turis yang ke Malaysia. Tidak mustahil bila kita siasati dan ikhtiarkan dengan serius agar ada 10 juta turis mancanegara yang ke Singapura dan Malaysia ingin menyeberang ke Batam untuk beberapa hari saja. Batam bisa mendapat devisa puluhan triliun per tahun! Turis sangat senang untuk mengunjungi negara sebanyak-banyaknya, kadung tinggal nyeberang saja, kok,” tutup Richard.

 

[ ا MF ]

Palembang Kekurangan Guru, Ketua DPD RI Usul Pengangkatan Hononer Jadi ASN

Alif MH    February 08, 2021    Comment   

Palembang Kekurangan Guru, Ketua DPD RI Usul Pengangkatan Hononer Jadi ASN

Wisudah di Universitas Khairun

 

Jakarta, AlifMH.info - Defisit atau kekurangan guru terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk guru SD Palembang kekurangan 2.000 orang guru. Sementara untuk tingkat SMP Palembang membutuhkan sekitar 1.400 orang guru.

 

Hal tersebut mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) sesuai regulasi yang ada. "Saya kira pengangkatan guru honorer menjadi ASN bisa menjadi solusi mengatasi kekurangan guru di Palembang," kata LaNyalla, Senin (8/2/2021).

 

Ia memaparkan alasan mendesaknya diangkatnya guru honorer di Palembang menjadi ASN. Sebab, kata Senator Dapil Jawa Timur tersebut, kekuarangan guru di Palembang terjadi lantaran guru berstatus ASN banyak yang telah memasuki masa pensiun.

 

"Kekurangan tenaga guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Seharusnya pemerintah sudah menetapkan formasi ASN yang pensiun, sehingga kekosongan guru tidak terjadi dan menjadi kedala dalam berlangsungnya proses belajar mengajar," tutur alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto mengungkapkan jika pihaknya kekurangan guru sekolah dasar (SD) sebanyak 2.000 dan guru SMP sekitar 1.400 orang. Menurutnya, dengan adanya tambahan baru CPNS untuk tenaga pengajar ini dapat membantu mengatasi masalah kekurangan guru.

 

"Akan tetapi kita masih kekurangan untuk guru terutama tingkat SD," ujar Zulinto.

 

[ ا MF ]

Ketua DPD RI Desak Pemda Lakukan Root Cause Analysis untuk Tangani Banjir

Alif MH    February 08, 2021    Comment   

Ketua DPD RI Desak Pemda Lakukan Root Cause Analysis untuk Tangani Banjir

Jakarta, AlifMH.info - Keprihatinan disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terhadap bencana banjir yang melanda sejumlah daerah. Terlebih, banjir di Semarang telah merenggut korban nyawan dan turut melumpuhkan bandara.

 

Menurut LaNyalla pemerintah daerah harus tanggap terhadap bencana, termasuk melakukan antisipasi serta mencari tahu penyebabnya.

 

"Yang ada, pemerintah sering gagap dalam menangani masalah bencana. Akibatnya bukan menyelesaikan masalah, justru menyisakan masalah lain dalam setiap penanganannya. Hal ini yang kembali terjadi di Kota Semarang. Bencana kembali datang dan memakan korban serta terdampak hingga ke Bandara," katanya, Ahad (7/2/2021).

 

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan,  pemerintah harus melakukan pemetaan daerah bencana lengkap dengan langkah antisipasi.

 

"Kita berharap pemerintah daerah melakukan root cause analysis mengenai masalah banjir. Root cause analysisadalah langkah menggali permasalahan secara menyeluruh mengenai banjir kemarin," terangnya.

 

Tidak itu saja, LaNyalla juga meminta Pemda mampu merumuskan analyze cause endeffect relationship.

"Harus dicari tahu mengapa banjir terjadi dan apa relasi yang didapatkan. Hal ini harus dilakukan supaya semua menjadi evaluasi pembangunan kota. Dan ini juga bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan RTRW," ujarnya.

 

Alumni Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, secara common sense pembangunan kota dapat menjadi penyebab banjir. Terutama apabila curah hujan dengan intensitas tinggi.

 

"Tetapi selama penelitian belum ditemukan, kita akan terus mengira-ngira apapenyebab banjir tanpa pernah tahu permasalahan sebenarnya," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

 

LaNyalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jawa Timur meminta pemda untuk menemukan akar masalah melalui analisa tadi.

 

"Sehingga ke depan dalam menata pembangunan kota kita benar-benar memperhatikan effect pembangunan terhadap kebencanaan. Dan ini tugas pemerintah," ujarnya.

 

[ ا MF ]