Budayakan Masyarakat Sadar Lingkungan, Komunitas Relawan Sampah Sumbawa Lakukan Bersih-bersih Pantai Saliper Ate

Alif MH Media    January 25, 2021    Comment   

Budayakan Masyarakat Sadar Lingkungan, Komunitas Relawan Sampah Sumbawa Lakukan Bersih-bersih Pantai Saliper Ate

Bersih-bersih Pantai Saliper Ate oleh Komunitas Relawan Sampah Sumbawa

Sumbawa, AlifMH.info - Kegiatan bersih-bersih atau Cleanup Pantai yang di lakukan pemuda pemudi tanah sumbawa yang tergabung dalam komunitas Relawan Sampah Sumbawa di pantai saliper ate kecamatan labuhan badas kabupaten sumbawa besar yang dilakukan sudah 3 minggu ini, merupakan wujud dari kepedulian pemuda-pemudi tanah sumbawa terhadap sampah yang mengotori pantai, kota serta pemukiman masyarakat di sumbawa.

 

Menurut Rizky salah satu pelopor komunitas Relawan sampah mengatakan, "Kegiatan ini di landasi oleh kesadaran serta kesukarelaan Relawan yang tujuannya agar pantai di seputaran Sumbawa bisa menjadi bersih sehingga akan bermanfaat untuk orng banyak, syukur jika bisa membuat orang lain juga jadi ikut menjaga agar tetap bersih”.

 

Harapannya kegiatan ini bisa menjadi sebuah Trend atau budaya mawas diri terhadap sampah yang terbentuk di diri masyarakat kelaknya, maka dengan itu harus ada yang memulainya dan menggerakannya. “Agar nantinya seluruh lini dari masyarakat maupun Instansi terkait mau bersinergi dan bersama-sama menjaga lingkungan terhadap sampah," Kata rizky (24/1/2021) minggu pagi saat kegiatan bersih pantai di saliper ate.

 

Bersih-bersih Pantai Saliper Ate oleh Komunitas Relawan Sampah Sumbawa

"Harapan kami kepada pemerintah agar membuat regulasi yang tepat terhadap sampah, kumpul & kelola, mendukung program zero waste dengan edukasi masif tentang sampah mulai dari sampah rumah tangga hingga masalah sampah kota," Tambahnya.

 

Kegiatan ini pun mendapat Tanggapan positive Kabid Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB. Firmansyah, S. Hut. M. Si.

 

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif kembali yang dilakukan oleh Relawan Sampah Sumbawa,” ucap Firmansyah atau biasa disapa Pak Firman.

 

Firman mengatakan, "Menurut saya Aksi Bersih-bersih yang dilakukan oleh Komunitas Relawan Sampah menjadi bukti bahwa akan selalu ada komunitas yang terbangun dan tergerak untuk berbuat untuk memelihara lingkungan kita. Aksi bersih merupakan salah satu, bentuk nyata dari Devi nilai-nilai gotong royong di masyarakat. Menjadi implementasi dari sebuah aksi dan proses edukasi bagi masyarakat”.

 

“Pantai menjadi pilihan yg tepat karena sering kali pantai menjadi 'hilir' dari aliran sampah baik melalui aliran sungai maupun yang ‘terdampar’ dari wilayah lain. Gerakan ini perlu terus dilakukan dan dikembangkan, Serta memperluas cakupan kelompok masyarakat yg perlu dilibatkan," Tanggapan Dinas LHK Provinsi NTB yang biasa disapa Pak Firman saat di wawancara via telphone (24/1/2021)

 

Dinas LHK mengajak agar masyarakat bersama-sama untuk terlibat dalam kegiatan semacam ini. Untuk kemudian menjadi agen distribusi informasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat lainnya melalui penyebaran dokumentasi kegiatan dan kondisi lokasi clean up, Jangan bosan berbuat. Mawas atau kesadaran diri menjadi faktor kunci dalam setiap upaya membangun gerakan. Termasuk gerakan NTB BERSIH ini yang program unggulan nya adalah Zero Waste. Kesadaran terbangun karena keperdulian Dan keperdulian akan timbul dari keterlibatan Dan pelibatan akan meningkat dengan cara inovasi bentuk kegiatan yg terus menerus.

 

Kegiatan ini tentu harus bersinergi dengan para pihak diantara nya pokdarwis, pemdes setempat, sekolah/kampus terdekat, Pramuka dan selanjutnya dukungan untuk sarpras angkutan dari Dinas LH setempat.

 

Man power dari komunitas dan organisasi kemasyarakatan lainnya, sedangkan sarpras dari pemerintah melalui pemdes dan instansi terkait.

 

Pemerintah provinsi NTB menjadikan NTB Asri dan Lestari sebagai salah satu Misi untuk mencapai NTB Gemilang. Untuk mewujudkan nya Pemerintah NTB membangun program NTB Bersih dan NTB Hijau. Khusus untuk kelola sampah, pemprov mendorong Zero Waste untuk mempercepat proses nya.

 

Melalui 8 pilarnya yaitu Regulasi, Sarpras, Revitalisasi Gotong royong, Gerakan Pilah dan Olah Sampah dari Sumber nya, Diversifikasi usaha Bank Sampah, Edukasi dan Kampanye masif, Pelibatan sebanyaknya para pihak dan terakhir Industrialisasi Pengelolaan Sampah.

 

Dengan target besarnya adalah Pengurangan Sampah 30 persen dan Penanganan Sampah 70 persen di Tahun 2023.

 

Kabid Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB. Firmansyah, S. Hut. M. Si.

“Kami menghimbau kepada masyarakat agar mari kita perduli dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Mari kita mulai bantu diri kita sendiri dengan melakukan pilah dan olah sampah dari sumbernya. Karena menyelesaikan Sampah di sumbernya itu jauh lebih Mudah, Murah dan Sederhana. Lingkungan yg bersih membantu menjaga kesehatan manusia nya. Bersih itu dimulai dari diri sendiri Sampahmu, Tanggungjawabmu”, Tambah Firmansyah, S. Hut. M. Si menghimbau masyarakat.

 

[ ا MF ]

Menteri BUMN Erick Thohir Terpilih Sebagai KETUM MES Periode 2021-2024

Alif MH Media    January 24, 2021    Comment   

Menteri BUMN Erick Thohir Terpilih Sebagai KETUM MES Periode 2021-2024

Menteri BUMN Erick Thohir Terpilih Sebagai KETUM MES Periode 2021-2024

Jakarta, AlifMH.info - Menteri BUMN Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2024 dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ekonomi Syariah yang berlangsung pada Sabtu, 23 Januari 2021.

 

Penetapan Erick sebagai Ketua Umum MES yang baru melalui keputusan 11 (sebelas) orang tim formatur yang dibentuk saat Munas berlangsung.

 

Melalui proses diskusi yang cukup lama, tim formatur MES sepakat memilih Erick Thohir dengan beberapa pertimbangan dan masukan dari anggota. Ketua tim formatur, KH. Ma’rif Amin mengungkapkan proses penyaringan Ketua Umum MES didasarkan dari banyak aspek.

 

“Dipilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru ini melalui proses penyaringan yang cukup panjang. Banyak aspek yang dipertimbangkan, mulai dari kualifikasi, kompetensi, hingga komitmen terkait pengembangan ekonomi Syariah," ujar KH Ma'rif Amin.

 

Saat dikonfirmasi, Erick Thohir menyampaikan bahwa hal ini merupakan sebuah amanah. “Bismillah, ini adalah amanah yang harus saya jaga. Saya merasa terhormat bisa memimpin sebuah organisasi yang punya visi dan misi yang kongkrit untuk pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia," kata Erick.

 

Lebih lanjut Erick menyampaikan dia ingin membuktikan bahwa kondisi pandemi ini justru menjadi momentum bagi ekonomi syariah untuk bangkit dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak. “Kondisi pandemi harus menjadi momentum, untuk menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak dan krisis," tambahnya.

 

Terpilihnya Erick Thohir disambut baik oleh beberapa pengurus MES lainnya, Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Jepang, Joko Widodo memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Erick Thohir, “Selamat untuk Pak Erick Thohir, di tangan beliau, kami berharap MES bisa bergerak lebih cepat dalam upaya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ucap Joko.

 

Kemudian Ketua Umum Pengurus Wilayah MES Provinsi NTB, Baiq Mulianah dan Ketua Umum Pengurus Daerah MES Bandung Barat, Dandin Sholihin juga memberikan tangapan positif terkait terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES yang baru.

 

[ ا MF ]

Puncak PLTU Temba Kolo Punya Spot Kemah Sangat Indah

Alif MH Media    January 24, 2021    Comment   

Puncak PLTU Temba Kolo Punya Spot Kemah Sangat Indah

Kemah Puncak PLTU - Temba Kolo

Kota Bima, AlifMH.info  - Pada puncak PLTU yang berada di area perbukitan Temba Kolo, tepatnya di Bonto Kel. Kolo, Kec. Asakota, Kota Bima. Memiliki area yang sangat pas dijadikan tempat berkemah.

 

Dipenuhi rumput hijau dan disajikan pemandangan villa serta pegunungan. Dari atas area kemah pengunjung juga dapat melihat Pulau Kambing yang berada di tengah laut Teluk Bima.

 

Spot tersebut dapat di jangkau sekitar 40 menit dari pusat Kota Bima.

 

Pada 16 Januari 2021, Squad Camping para pemuda Bima yaitu Hatul, Yadin, Dimas, Nemo, Feby, Alan dan Pian, melakukan kemah diatas puncak PLTU area perbukitan Temba Kolo tersebut.

Suasan Kemah Puncak PLTU - Temba Kolo

Salah satu peserta kemah Umahatul Qad atau yang biasa disapa Hatul menuturkan, “Saya dapat merasakan kesenangan yang tidak ada duanya dapat menikmati keindahan disana, membuat kebersamaan kami saat berkemah disana begitu berkesan”.

[ ا MF ]

KLHK Rilis Data Luas Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan dan Ketentuan Penggunaan Kawasan Hutan

Alif MH Media    January 23, 2021    Comment   

KLHK Rilis Data Luas Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan dan Ketentuan Penggunaan Kawasan Hutan

Data Luas Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan

 

Kalimantan Selatan, AlifMH.info - Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas total kawasan hutan di Kalimantan Selatan kurang lebih 1.664.000 hektar.

 

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan, dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

 

IPPKH pertambangan (Batubara, Bijih Besi dan Galian C) di Kalimantan Selatan tercatat 87 unit dengan luas kurang lebih 55.078 ha (5,79 % dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi).

 

Dari 87 unit IPPKH Pertambangan eksisting di Kalsel, sejumlah 55 unit IPPKH dengan luas kurang lebih 43.744 Ha, terbit sebelum 20 Oktober 2014 (30 unit IPPKH seluas 19.209 Ha telah dilakukan perpanjangan atau revisi IPPKH).

 

Sementara IPPKH yang terbit setelah tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan luas kurang lebih 11.334 Ha.

 

Berdasarkan data penutupan lahan KLHK tahun 2019, dari total IPPKH pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 55.078 Ha yang terindikasi telah beraktivitas di lapangan adalah seluas kurang lebih 30.841 Ha.

 

Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan (APL) seluas kurang lebih 53.456 Ha.

 

Dalam hal penerbitan Perpanjangan IPPKH, permohonan perpanjangan IPPKH wajib dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, Dokumen Lingkungan, citra satelit dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, BPDAS dan BPHP.

 

Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan dan pertimbangan Menteri dalam memberikan atau menolak permohonan perpanjangan IPPKH.

 

Permohonan penggunaan kawasan hutan wajib dilengkapi dengan rekomendasi gubernur dan dokumen linkungan, serta yang tidak kalah penting adalah mempunyai izin sector yang masih berlaku.

 

Dalam hal ini, izin sector tambang (IUP/PKP2B/KK) merupakan kewenangan Kementrian ESDM dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK.

 

[ ا MF ]

LPPM IPB Serahkan Data Desa Presisi Kepada Kementerian Sosial RI

Alif MH Media    January 23, 2021    Comment   

LPPM IPB Serahkan Data Desa Presisi Kepada Kementerian Sosial RI

Serah Terima Data Presisi dari IPB ke KEMENSOS RI

Jakarta, AlifMH.info - Dilansir dari Kementerian Sosial RI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menyerahkan Data Desa Presisi kepada Kementerian Sosial RI. Penyerahan data merupakan bagian dari upaya meningkatkan akurasi data kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini dari unsur perguruan tinggi, Sabat (22/1/2021).

 

Penyerahan data dilakukan oleh Rektor IPB Prof. DR. Arif Satria kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini di kantor Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Dalam sambutannya, Mensos menyatakan, meskipun data merupakan kewenangan pusat, namun ruang inovasi tetap terbuka untuk memperkuat upaya percepatan pengurangan kemiskinan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

 

“Program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila didukung oleh basis data yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan hasil riset. Data Desa Presisi ini merupakan inovasi yang kedepannya akan mengakhiri polemik data,” Kata Mensos.

 

Kemensos mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

 

[ ا MF ]

Tim SIGAB PPPA Daarul Qur’an Siapkan 1.000 Porsi Makanan Per Hari untuk Masyarakat Terdampak Gempa Majene-Mamuju

Alif MH Media    January 23, 2021    Comment   

Tim SIGAB PPPA Daarul Qur’an Siapkan 1.000 Porsi Makanan Per Hari untuk Masyarakat Terdampak Gempa Majene-Mamuju

Pencarian Korban Gempa Majene-Mauju

SULBAR, AlifMH.info - Gempa dengan magnitudo 6,2 mengguncang Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat (SULBAR). Beberapa infrastruktur rusak akibat gempa dahsyat itu.

 

Gempa terjadi di Majene, dengan kekuatan M 6,2. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Menurut BMKG, gempa terjadi pada Jumat (15/1/2021) pukul 01.28 WIB.

 

Lokasi gempa ada di koordinat 2,98 lintang selatan dan 118,94 bujur timur. Gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Guncangan gempa juga terasa hingga Mamuju.

 

Dikutip Antara, korban meninggal dunia akibat gempa di Sulawesi Barat bertambah menjadi 91 jiwa. Angka tersebut didapat berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (21/1/2021) pukul 08.00 WIB.

 

"Korban meninggal 91 jiwa, hilang tiga orang, luka berat 253 orang, luka ringan 679 orang, dan luka sedang 240 orang," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Antara.

 

Selain itu, diinformasikan bahwa warga yang mengungsi terdapat sejumlah 9.910 jiwa.

 

Pengungsi tersebar di beberapa titik pengungsian dengan rincian Kabupaten Mamuju teridentifkasi sementara lima titik seperti di Jalu, Stadion Mamuju, Gerbang Kota Mamuju, Tapalang, dan Kantor Bupati.

 

Sementara di Kabupaten Majene ada dua titik teridentifikasi yaitu di SPN Malunda dan Desa Sulet Malunda.

 

Tim Siaga Bencana (SIGAB) PPPA Daarul Qur’an sampai saat ini masih mendampingi masyarakat terdampak gempa di Majene-Mamuju, Sulawesi Barat sedari pekan lalu. Salah satu aktivitas rutin yang dilakukan tim di pengungsian yakni menyediakan makanan sebanyak 1.000 porsi setiap harinya.

PPPA Daarul Qur’an merupakan lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizhul Qur’an yang berlokasi di Graha Daarul Qur'an, Kawasan Bisnis CBD Ciledug Blok A3 No.21, Jl. Hos Cokroaminoto, Karang Tengah - Tangerang.

Aktivitas Tim SIGAP PPPA Daarul Qur’an

Selain itu, tim SIGAB juga masih membantu membersihkan reruntuhan bangunan dan menggelar aksi trauma healing untuk warga khususnya anak-anak yang masih trauma usai gempa menimpa. Sebagian dari mereka sampai saat ini masih bertahan di pengungsian karena rumah yang hancur tak tersisa.

 

Kebutuhan yang masih mendesak di sana yakni kebutuhan untuk bayi, lansia dan logistik lainnya.

 

[ ا MF ]

Anggota TNI Asal NTB Menjadi Korban Serangan Brutal Teroris di Jayapura

Alif MH Media    January 22, 2021    Comment   

Anggota TNI Asal NTB Menjadi Korban Serangan Brutal Teroris di Jayapura

Status FB Terakhir Pratu Dedi Hamdani

 

Jayapura, AlifMH.info - Kepala Penerangan Kogabwihan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa mengonfirmasi, Ada dua anggota TNI gugur setelah serangan dari Teroris atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang melakukan penyerangan terhadap prajurit TNI dari Yonif Raider 400/BR di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua (Jumat, 22/1/2021).

 

"Dua korban penembakan meninggal dunia," ujar Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa dalam keteranganya, Jumat (22/1/2021).

 

Suriastawa menjelaskan bahwa kedua korban prajurit TNI adalah Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani yang meninggal dunia saat dievakuasi ke Timika dengan menggunakan helikopter Caracal.

 

"Pratu Roy Vebrianto yang ditembak secara membabi buta sesaat dirinya usai melaksanakan ibadah sholat Subuh di Pos Titigi Yonif Raider 400/BR di Kampung Titigi Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua Jumat," ujarnya.

Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani

Dari insiden tersebut, Suriastawa menjelaskan bila Pratu Roy telah tertembak dari jarak 200 meter oleh Teroris pada saat melaksanakan pembersihan usai melaksanakan ibadah salat subuh. Pratu Roy Vebrianto gugur karena tertembak di dada kanan.

 

"Sedangkan, korban yang lain atas nama Pratu Dedi Hamdani dari Pos Hitadipa tertembak, saat melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan penembakan terhadap Pos Titigi," jelasnya.

 

Lanjutnya, ia mengatakan jika Pratu Dedi ditembak secara membabi buta dari arah ketinggian di hutan yang terletak antara Kampung Sugapa Lama dan Kampung Hitadipa.

 

Suriastawa menambahkan, jenazah Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani telah dievakuasi ke Kabupaten Mimika menggunakan helikopter dari Bandara Bilogai, Sugapa. Kedua prajurit yang gugur itu merupakan anggota Yonif Raider 400 yang sedang bertugas di Intan Jaya. 

 

Pratu Dedi Hamdani merupakan anggota TNI asal provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tepatnya dari Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.

 

Pratu Dedi Hamdani sempat menyampaikan, “Ku titipkan rinduku buat IBU tersayang..” begitulah tulisan terakhir Dedi dalam status FB pada (Jum'at, 15/01/2021) sekitar pukul 16.31 WITA.

Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah dalam akun FB nya menyampaikan, “Turut berduka atas berpulangnya Adinda Dedi Hamdani, salah seorang Putra NTB yg Gugur di Medan Tugas membela Negara nya tercinta. Semoga Allah menempatkan dinda di Tempat yg mulia di sisiNya..”.

[ ا MF ]

KEMENPANRB Mengeluarkan SE tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Alif MH Media    January 22, 2021    Comment   

KEMENPANRB Mengeluarkan SE tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Jakarta, AlifMH.info - Dilansir dari Kementerian PANRB, mengeluarkan Surat Edaran PANRB No. 1/2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam menegakan disiplin ASN yang melanggar ketentuan disiplin.

 

Dalam surat edaran tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melakukan langkah pencegahan dan pembinaan disiplin. Pertama, memberikan pembekalan rutin tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Kedua, memberikan pembekalan tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, PPK mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN di seluruh unit kerja.

 

Keempat, PPK membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN, serta yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. Keenam, membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal dengan menjamin kerahasiaan. Serta langkah ketujuh, PPK dapat melakukan tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan.

Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Selain itu, dalam surat edaran ini juga memuat upaya penegakan disiplin ASN; Pemberin hukuman disiplin secara tegas sesuai dengan PP No. 53/2010 dan PP No. 49/2018. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan bawahannya. PPK atau pejabat berwenang memberikan hokum disiplin wajib menggunakan aplikasi i-dis (integrated discipline) yang diakses melalui https://idis.bkn.go.id

Upaya Penegakan Disiplin ASN

Masyarakat dapat mengunduh surat edaran ini di jdih.menpan.go.id

 

[ ا MF ]

Dusun Balibe Berhasil Atasi Masalah Perkawinan Anak (Usia Dini)

Alif MH Media    January 22, 2021    Comment   

Dusun Balibe Berhasil Atasi Masalah Perkawinan Anak (Usia Dini)

Silaturahim Dinas P3AP2KB dengan Kepala Dusun Balibe

Lombok Tengah, AlifMH.info - Dilansir dari Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Kita bisa bercermin kepada masyarakat Dusun Balibe, Desa Bonder, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang berhasil mengatasi masalah terjadinya Perkawinan Anak (Usia Dini). Menurut Dairi Kepala Dusun Balibe Kunci keberhasilan dusunnya dalam mencegah terjadinya pernikahan anak adalah komunikasi yang efektif dengan warga dusun.

 

“Saya berikan pemahaman di depan ketika ada warga masyarakat yang berhasrat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur,” kata Dairi memberi penjelasan kepada Tim dari Dinas P3AP2KB Provinsi NTB yang datang berkunjung ke kampungnya (Rabu, 20/01/2021).

 

“Saya bilang kepada warga, bagi yang berani menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tidak akan dihadiri oleh penghulu dan dikemudian hari bakal mendapatkan kesulitan dalam mengurus Akte Nikah dan tidak akan mendapatkan kartu Keluarga dan KTP,” lanjut Dairi.

 

Selanjutnya dijelaskan Dairi, resiko yang akan diterima pelaku pernikahan anak sangat besar, karena dengan tidak mempunyai KK dan KTP, akibatnya adalah mereka kesulitan dalam mendapatkan hak sebagai warga negara seperti mendapatkan Kartu Sehat, Bansos, PKH, Kartu Pintar dan program pemerintah yang lain karena diperlukan persyaratan adminisitrasi kependudukan.

 

“Saya jelaskan batas nikah bagi penduduk adalah minimal berusia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan,” Jelas Dairi menunjuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

 

“Itu yang saya katakan kepada mereka, syukur sejak saya menjadi Kepala dusun  tahun 2013 belum ada warga yang menikahkan anaknya dibawah umur”.

 

Saat ditanya peran KUA dalam masalah ini, Dairi menjelaskan bahwa ada program Catin atau Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, mereka harus datang di KUA untuk mendapatkan pembinaan dari KUA tentang hak dan kewajiban pasangan pengantin saat sudah sah menjadi pasangan suami istri. Dijelaskan juga tentang sosialisasi keluarga Sakinah dan pendewasaan usia perkawinan saat acara akad nikah.

 

“Saya sangat setuju kepala dusun dipecat kalo berani memberi ijin warganya melangsungkan pernikahan dibawah umur,” pungkas Dairi mengakhiri perbincangan kami.

 

[ ا MF ]

Anggota Komisi X DPR RI menyerukan agar Pemerintah memperhatikan Guru Honorer di Sekolah Swasta

Alif MH Media    January 21, 2021    Comment   

Anggota Komisi X DPR RI menyerukan agar Pemerintah memperhatikan Guru Honorer di Sekolah Swasta

MY Esti Wijayanti (Anggota Komisi X DPR RI)

Jakarta, AlifMH.info - Para guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta harus mendapat perhatian yang sama dengan para honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Selama ini yang dihitung anggarannya oleh pemerintah selalu para honorer di sekolah negeri.

 

Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti saat mengikuti rapat virtual Komisi X DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (18/1/2021) menyatakan, para guru honorer yang mengabdi di swasta kerap dilupakan dan tak masuk kelompok yang dianggarkan pemerintah. Bahkan, rekrutmen guru honorer untuk jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), juga melupakan para honorer di swasta.

 

“Kita melupakan sekolah swasta. Kita perlu mempertimbangkan keberadaan guru-guru swasta atau guru-guru honorer yang di swasta. Bagaimana kita memberikan uang kepada mereka untuk masuk dalam PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meskipun Kemendikbud telah memberi ruang kepada guru swasta tetapi yang kita baru akumulasi adalah guru honorer yang ada di negeri dan kebutuhan yang ada di negeri," ungkap Esti.

 

Selain soal guru honorer swasta, politisi PDI-Perjuangan ini juga menyerukan agar pemerintah memperhatikan para tenaga kependidikan di luar guru. Para tenaga kependidikan harus pula masuk dalam formasi penerimaan ASN. "Dunia pendidikan kita juga butuh tenaga kependidikan di luar guru. Tenaga kependidikan perlu diperjuangkan," tambah Esti lagi.

 

[ ا MF ]

BPS: 270,20 Juta Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Alif MH Media    January 21, 2021    Comment   

BPS: 270,20 Juta Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

270.203.917 Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020

Jakarta, AlifMH.info - Sebagian tahapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) telah selesai dilaksanakan di tahun 2020.  SP2020 merupakan Sensus Penduduk pertama yang menggunakan data registrasi kependudukan sebagai basis data. Hal ini dalam rangka mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. Hari ini (Kamis, 21/1/2021) bertempat di Hotel Borobudur dan disiarkan secara live melalui Webinar Zoom dan Youtube, BPS bersama dengan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rilis bersama Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020. Turut bergabung secara virtual Gubernur, Bupati, Walikota, perwakilan Kementerian/Lembaga, dan awak media.

Webinar Rilis Bersama Data Sensus Penduduk 2020

Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rilisnya menyampaikan bahwa rilis ini dilaksanakan untuk pertama kalinya sebagai wujud koordinasi dan kolaborasi instansi pemerintah dalam mewujudkan satu data yang diawali dengan satu data kependudukan. Jumlah penduduk dari hasil registrasi di semester II (Desember) tahun 2020 disampaikan Hudori sebanyak 271 juta jiwa. Sementara capaian perekaman KTP elektronik di 2020 telah mencapai 99,11%. Hudori juga menyampaikan sebuah fakta menarik, bahwa terdapat sekitar 17 ribu penduduk dengan rentang usia 100 s.d 115 tahun di Indonesia.

 

Kepala BPS dan Sekjen Kemendagri kemudian bersama-sama merilis hasil SP2020 dan mengumumkan bahwa pada September 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 270.203.917 jiwa. “Data hasil SP2020 dan data registrasi kependudukan oleh Dirjen Dukcapil diharapkan dapat saling melengkapi untuk dapat dimanfaatkan diberbagai bidang,” ungkap Kecuk. SP2020 diakui Kecuk berjalan penuh tantangan di tengah kondisi Pandemi. Beberapa karakteristik penduduk menjadi tidak dapat diperoleh karena proses bisnis melalui banyak penyesuaian.

 

Baik Hudori maupun Kecuk mengakui bahwa hasil SP2020 ini telah selaras dengan data Adminduk 2020 tertutama pada level nasional. Sementara pada tingkat provinsi, perbedaan jumlah penduduk antara hasil SP2020 dan data Adminduk merupakan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan, baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun alasan lainnya.

 

Semoga dengan adanya rilis bersama data penduduk antara BPS dan Kemendagri, kebijakan dapat disusun dan disesuaikan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia maju.

 

[ ا MF ]

Jurnalis Muhammad Turkman Terluka oleh Peluru Pasukan Pendudukan Israel di Daerah Ramallah dan Al-Bireh

Alif MH Media    January 21, 2021    Comment   

Jurnalis Muhammad Turkman Terluka oleh Peluru Pasukan Pendudukan Israel di Daerah Ramallah dan Al-Bireh

Muhammad Turkman (Jurnalis)

Palestina, AlifMH.info - Jurnalis Muhammad Turkman terluka oleh peluru di bahu saat meliput penyerbuan pasukan pendudukan Israel di daerah Ramallah dan Al-Bireh saat fajar hari ini (Kamis, 21-01-2021). Informasi ini dikutip dari Al Jazeera - Palestina.

 

Ramallah adalah sebuah kota di Palestina yang terletak di tengah Tepi Barat. Populasi kota ini berjumlah sekitar 23.000. Kota ini berlokasi 10 kilometer sisi utara dari kota Yerusalem. Kota ini adalah kota modern yang berstatus sebagai ibu kota pemerintahan Palestina.

 

Sedangkan Al-Bireh, al-Birah atau el-Bira adalah sebuah kota Palestina yang berdekatan dengan kota Ramallah di tengah Tepi Barat, yang berjarak 15 kilometer dari utara Yerusalem. Kota tersebut berada di ketinggian 860 meter di atas permukaan laut, dan melingkupi wilayah seluas 22,4 kilometer persegi.

[ ا MF ]