 |
| Rapat Koordinasi Khusus Kemenkopolhukam, KLHK, TNI, POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah |
Jakarta,
AlifMH.info - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Kemenkopolhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI,
POLRI, kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah, menggelar Rapat
Koordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat Menteri, terkait pengendalian kebakaran
hutan dan lahan (Karhutla), yang berlangsung di Jakarta (09/02/2021).
Rakorsus ini merupakan langkah evaluasi penanganan
karhutla dari berbagai kondisi di lapangan, serta langkah-langkah persiapan ke
depan menghadapi Karhutla tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, Menkopolhukam
Mahfud MD memberikan evaluasi dan arahan langsung kepada seluruh jajaran
kementerian/lembaga, TNI, POLRI dan pemerintah daerah.
“Dari pengalaman penanganan karhutla sejak tahun
2015, mengharuskan untuk lebih baik dan sistematis serta melakukan
inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau
mempermudah upaya pencegahan karhutla,” kata Mahfud.
Dalam arahannya, Mahfud menyampaikan sejak tahun 2016 setiap awal tahun Presiden RI
memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan
Lahan bertempat di Istana Negara. Adapun pokok-pokok arahannya yaitu pertama
prioritaskan pencegahan yakni dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots,
monitoring rutin dan meningkatkan frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan.
Kedua, penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi.
Ketiga, pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga
tidak menjadi besar. Keempat, penegakan hukum secara tegas bagi pembakar hutan
agar memberikan efek jera. Kelima, agar dicari solusi permanen untuk upaya
pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi.
"Dari arahan tersebut, Bapak Presiden
menekankan pentingnya meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan
melalui konsolidasi dalam penanganan karhutla secara menyeluruh oleh seluruh
pihak mulai dari pusat hingga ke daerah," kata Mahfud.
Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 seluas 2,61
juta ha menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi penanganan karhutla di
Indonesia. Kejadian ini merupakan kontrol pembanding kejadian karhutla pada
kebakaran tahun berikutnya.
Luas kebakaran pada tahun 2020 tercatat 296.942 ha,
jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan luas kebakaran hutan dan lahan
tahun 2015. Perhitungan ini mendekati kebenaran faktual di lapangan dengan
menggunakan citra resolusi tingi, data hotspot dan firespot serta verifikasi
langsung oleh petugas ke lapangan.
Selain luas karhutla, transboundary haze juga
menjadi indikator pemerintah dalam pengendalian karhutla. Pada tahun 2020 tidak
terjadi transboudary haze akibat asap karhutla.
“Lima tahun terakhir ini dunia internasional tidak
mempersoalkan transboundary haze. Mudah-mudahan hal ini dapat lebih baik lagi,”
ungkap Mahfud.
 |
| Menkopolhukam Mahfud MD Menyampaikan Arahan |
Beberapa hal secara lebih teknis dalam pengendalian
karhutla terus dikembangkan, seperti monitoring dan penyebarluasan keberadaan
titik hotspot; patroli pencegahan karhutla (mandiri atau terpadu); perbaikan
dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan Tinggi Muka
Air Tanah (TMAT); serta peningkatan peran serta masyarakat dalam dalkarhutla
melalui pembinaan Masyarakat Peduli Api Berkesadaran Hukum (MPA-Paralegal) yang
merupakan kerja bersama KLHK, BNPB, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan unsur
desa serta anggota masyarakat.
Sementara itu, prospek iklim Indonesia sebagaimana
disampaikan Deputi Klimatologi BMKG Herizal bahwa hingga semester satu tahun
2021, La Nina akan bertahan dengan intensitas moderat hingga melemah. Sedangkan
di semester kedua, La Nina diprediksi akan hilang. Sementara itu, prediksi
curah hujan hingga Maret-April sebagian wilayah Indonesia memiliki curah hujan
sedang hingga tinggi. Meski begitu, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai
karena mengalami hujan intensitas rendah, seperti Provinsi Riau.
“Oleh karena itu, saya meminta agar Gubernur Riau
untuk menetapkan siaga darurat lebih awal, agar pencegahan karhutla di sana
segera dapat ditanggulangi,” kata Mahfud.
Pada kesempatan tersebut, tujuh Gubernur mendapat
kesempatan untuk memberikan penjelasan dan laporan pengendalian Karhutla di
wilayah masing-masing, yaitu Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumsel,
Gubernur Kalbar, Gubernur Kalteng, Gubernur Jatim, dan Gubernur NTT.
Menanggapi berbagai catatan dari para Gubernur,
Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat pusat
dan daerah serta masyarakat karena tahun 2020 tidak terjadi bencana asap.
Menteri Siti juga mengatakan hal tersebut salah satunya keberhasilan penerapan
Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
“TMC ini harus betul-betul kita persiapkan, dan
kita harus berhati-hati juga, karena di bulan April-Mei akan menghadapi bulan
puasa dan lebaran, serta masih dalam situasi pandemi Covid-19,” tutur Menteri
Siti.
Terobosan lain yang mendukung keberhasilan
pencegahan karhutla yaitu peran Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal. Menteri
Siti menyampaikan konsep ini dapat diintegrasikan dengan Desa Tangguh Bencana
dan Desa Mandiri.
“Untuk itu, perlu dikembangkan mekanisme kompensasi
kebijakan insentifnya bagi daerah melalui Dana Alokasi Khusus,” ujarnya.
Dalam rakorsus ini, turut hadir Mendagri Tito
Karnavian, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kapolri Listyo Sigit
Prabowo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Selain
itu, turut hadir secara virtual jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju,
pimpinan lembaga, dan sejumlah gubernur.
[ ا MF ]
