Alif MH - Info

Friday, February 12, 2021

Alif MH Media February 12, 2021 Comment

Wamen LHK dan Dirut BPDLH Jelaskan Progres Result Based Payment REDD+

Jakarta, AlifMH.info - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong bersama Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Djoko Hendratto menjelaskan progres terkini kerjasama pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dengan beberapa pihak internasional, Rabu (11/2/2021).

"Bahwa dalam kerangka keberhasilan Indonesia mengurangi emisi GRK melalui mekanisme REDD+, Indonesia telah mendapatkan komitmen pendanaan Result Based Payment (RBP) REDD+ dari: (1) Letter of Intent (LoI) RI-Norwegia, (2) Green Climate Fund (GCF), dan (3) Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) World Bank untuk provinsi Kalimantan Timur," ujar Wamen Alue secara daring kepada rekan-rekan media.

RBP Norwegia dikatakannya merupakan pembayaran atas kinerja pengurangan emisi GRK dari kegiatan REDD+ untuk periode 2016-2017 sebesar 11,23 juta ton CO2eq, dengan nilai sebesar USD 56 juta. Sementara RBP GCF diberikan atas kinerja penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ periode tahun 2014-2016 sebesar 20,3 juta ton CO2eq dengan nilai USD 103,8 juta.

Selanjutnya RBP dari kerjasama FCPF Carbon Fund World Bank di Provinsi Kalimantan Timur diberikan atas kinerja penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ sebesar 22 juta ton CO2eq dengan nilai USD 110 juta untuk tiga kali tahap pembayaran antara tahun 2021 – 2025.

Untuk RBP GCF, saat ini dalam proses menyelesaikan project document yang menyajikan detail pemanfaatan dana yang harus disampaikan oleh Indonesia kepada GCF selambat lambatnya pada April 2021.

Sedangkan untuk RBP FCPF Carbon Fund World Bank sudah dilakukan penandatanganan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) antara KLHK dan World Bank pada tanggal 27 November 2020 dan proses pembayaran RBP sebesar 22 juta ton CO2eq senilai USD 110 juta, direncanakan akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pada tahun 2021 sebesar 5 juta ton CO2eq senilai USD 25 juta, pada tahun 2023 sebesar 8 juta ton CO2eq senilai USD 40 juta, dan pada tahun 2025 sebesar 9 juta ton CO2eq senilai USD 45 juta.

Kemudian terkait Kerjasama RBP Indonesia-Norwegia Wamen LHK menyebut menjadi kasus yang cukup menarik. Dijelaskan olehnya jika pada saat ini proses realisasi pembayaran RBP Norwegia tahap pertama senilai USD 56 juta sudah melalui serangkaian tahapan proses yang panjang dimana kedua belah pihak sudah sepakat bersama, dan Pemerintah Indonesia sudah memenuhi semua syarat syarat yang diminta, namun pembayaran belum terealisasi hingga saat ini.

"Semua sudah kita penuhi tinggal pihak Norwegia bayar. Janjinya akhir tahun 2020 yang lalu akan dikucurkan dananya. Indonesia sudah berkomitmen, BPDLH sudah siap, syarat-syarat sudah kita penuhi tinggal kita tunggu komitmen Pemerintah Norwegia untuk menyelesaikan pembayaran itu" tambah Wamen.

Bahkan Wamen pun berujar bahwa kesepakatan atas angka capaian pengurangan emisi GRK yang terverifikasi dan rencana pembayarannya telah diumumkan bersama antara Wamen LHK dan Dubes Norwegia melalui konferensi pers pada 27 Mei 2020.

Kesepakatan tersebut kemudian juga telah diformalkan lewat forum Joint Consultation Group (JCG) meeting antara Pemerintah RI dan Norwegia yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020.

Pemerintah Norwegia pun disebutnya sudah mengumumkan melalui rilis resmi Menteri Iklim dan LH pada tanggal 3 Juli 2020 yang menyatakan bahwa bersedia untuk membayar USD 56 juta atau equivalent 530 juta NOK kepada Pemerintah Indonesia (https://www.regjeringen.no/.../noreg-betaler-530-milionar...).

Selanjutnya Djoko Hendratto menjelaskan jika BPDLH selain mengelola dana dari program REDD+ sebagaimana tersebut di atas, juga diberikan mandat untuk mengelola dana reboisasi dengan total nilai Rp 2,014 T yang didistribusikan dengan skema dana bergulir untuk usaha kehutanan.

"Usaha kehutanan yang dapat dibiayai dengan dana tersebut bervariasi, mulai dari usaha kehutanan on-farm, antara lain pembiayaan terhadap usaha pembuatan tanaman kehutanan, tunda tebang tanaman kehutanan, pemungutan tanaman kehutanan dan usaha kehutanan off-farm, antara lain pengelolaan hasil hutan dan sarana produksi," ujarnya.

Total dana yang telah disalurkan sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp 1,434 T, dimana pada tahun 2019 telah disalurkan sebesar Rp 578.910.150,- dan pada tahun 2020 telah disalurkan sebesar Rp 151.414352.390,-. Atas sisa dana sekitar Rp 580 M telah masuk dalam pipeline BPDLH, dimana pada tahun 2021-2022 akan disalurkan kepada 4.220 debitur yang telah berkomitmen sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 606,393,430,862,-. Selain itu, sisa dana tersebut juga akan disalurkan kepada debitur baru. Beberapa proposal baru telah diterima BPDLH sebanyak 2430 proposal dengan nilai sebesar Rp 777,500,000,000 dan sedang dalam proses penilaian.

"Namun demikian untuk dana RBP dari beberapa kerjasama internasional tadi ini tidak diarahkan untuk pembiayaan sektor mikro seperti yang disebutkan oleh Direktur Utama BPDLH, melainkan Pemerintah RI sudah membuat Investment Plan yang diarahkan untuk memperkuat aksi-aksi mitigasi untuk mengurangi emisi di lapangan seperti salah satu contohnya untuk pemulihan mangrove dan gambut," pungkas Wamen LHK.

Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung S., Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Agus Justianto, dan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanti.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 12, 2021 Comment

Masyarakat Eks Pelanggan PLTMH Kalijaga Timur Ingin Menjadi Pelanggan PT. PLN

Pertemuan membahas pemanfaatan jaringan distribusi listrik PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN untuk listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur

Kab. Lombok Timur, AlifMH.info - Rabu, 10 Februari 2021, di kantor kepala desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur, dilaksanakan pertemuan untuk membahas pemanfaatan jaringan distribusi listrik PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN untuk listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral, PT. PLN (Persero) UP3 Mataram, PT. PLN (Persero) ULP Pringgabaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur, Kabag Ekonomi Setda Lombok Timur, Bagian Kerjasama Setda Lombok Timur, Camat Aikmel, Kepala Desa KalijagaTimur, serta Eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur.

Sejak bulan Oktober 2020 PLTMH Kalijaga Timur sudah tidak beroperasi karena mengalami gangguan pada pembangkit Listrik Mikrohidro tsb, sehingga sumber listrik masyarakat eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur saat ini tidak tersedia.

Pertemuan membahas pemanfaatan jaringan distribusi listrik PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN untuk listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur

Dengan kondisi tersebut masyarakat eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur berkeinginan untuk menjadi pelanggan PT. PLN.

Oleh karena itu, Kepala Desa beserta eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur telah membuat surat yang ditujukan kepada para pihak terkait sebagai upaya tersedianya kembali listrik bagi masyarakat di desa tersebut. Sehingga diadakan pertemuan ini untuk membantu ketersediaan listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur.

Dalam pertemuan disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) segera melakukan survey kebutuhan jaringan distribusi listrik di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur.

2. Jika pada point 1. PT PLN (Persero) menyimpulkan jaringan PLTMH layak sebagai jaringan distribusi, maka PT PLN (Persero) akan menggunakan jaringan distribusi tersebut untuk melayani masyarakat Eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur.

3. Pemanfaatan jaringan distribusi PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN (Persero) seperti point 2. dalam bentuk perjanjian kerjasama yang akan dibahas lebih lanjut oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur bersama PT PLN (Persero).

4. Eks Pelanggan PLTMH yang akan menjadi calon pelanggan PT PLN (Persero) memenuhi persyaratan admisnistrasi sebagai pelanggan PT PLN (Persero).

5. Kepala Desa dan Pengelola PLTMH diminta mengeluarkan surat ijin untuk PT PLN (Persero) memasuki wilayah operasional PLTMH Kalijaga Timur.

6. Dinas ESDM Prov. NTB dan OPD terkait Pemerintah Kabupaten Lombok Timur siap mendukung dan memfasilitasi tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Listrik PLTMH-Kalijaga Timur oleh PT PLN (Persero).

[ ا MF ]

Alif MH Media February 12, 2021 Comment

KPPU Jatuhkan Sanksi Rp 1 Miliar Kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. (PTPP)

Jakarta, AlifMH.info - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. (PTPP) karena melakukan keterlambatan atas pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman (PTCPI).

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pembacaan Putusan hari ini, menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada PTPP.

Kasus dengan nomor perkara Nomor 19/KPPU-M/2020 ini diawali dari penyelidikan secara inisiatif oleh KPPU atas dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PTPP atas PTCPI. Kasus berawal dari transaksi pengambilalihan 57% saham PTCPI oleh PTPP pada 3 Juli 2019.

Transaksi tersebut efektif pada tanggal 4 Juli 2019, yakni tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PTCPI oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Seharusnya, PTPP menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2019. Namun berdasarkan bukti terkait perhitungan tanggal efektif pengambilalihan saham dan kewajiban melakukan pemberitahuan, PTPP baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 16 Agustus 2019.

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa PTPP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menghukum PTPP untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan menyetorkannya ke kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN RI untuk memberi arahan kepada Direksi BUMN agar dalam proses penggabungan badan usaha (merger), peleburan badan usaha (konsolidasi), dan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi), memperhatikan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.

[ ا MF ]

Thursday, February 11, 2021

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

Pemukim Israel Menabrak Syuhada Azzam Amer Saat Pulang Kerja

Pemakaman Syuhada Azzam Amer ke desa "Kafr Qalil" (Sumber: Wafa Agency)

Palestina, AlifMH.info - Dikutip dari Al Jazeera Palestina, Pemakaman Syuhada Azzam Amer ke tempat peristirahatan terakhirnya di desa "Kafr Qalil", distrik Salfit, setelah seorang pemukim Israel menabraknya di dekat kota Kafr Haris Utara di Tepi Barat, ketika dia kembali dari kerja kemarin.

Pemakaman Syuhada Azzam Amer ke desa "Kafr Qalil" (Sumber: Wafa Agency)

Kifr Haris adalah sebuah desa Palestina di Tepi Barat bagian utara, terletak enam kilometer sebelah barat Salfit dan 18 kilometer selatan Nablus di Kegubernuran Salfit, barat laut kota pemukiman Israel Ariel.

Sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967, Kifl Haris berada di bawah pendudukan Israel. Kunjungan peziarah Yahudi ke Kifl Hares dikoordinasikan oleh militer Israel.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

Sinergi BPIPI dengan Disperin NTB untuk Kemajuan IKM Kerajinan

BPIPI Kunjungi Disperin NTB

NTB, AlifMH.info - Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, menerima Kunjungan dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di ruang kerjanya pada hari Rabu, 10/02/2020.

BPIPI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang fokus dalam bidang Alas Kaki dan Produk Kulit.

Dalam kunjungannya ke Disperin, BPIPI menginginkan sinergi dengan Disperin dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga pengembangan desain untuk IKM yang ada di NTB dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Industri di bidang persepatuan.

Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti, SE., ME. menyambut baik langkah yang ditawarkan oleh BPIPI untuk memajukan industri persepatuan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Khususnya industri persepatuan (yang memanfaatkan kulit) di Pulau Sumbawa.

Disperin Prov. NTB dan BPIPI juga melakukan kunjungan ke IKM Konveksi dan persepatuan yang ada di Perampuan, Turide, dan Gunung Sari, Lombok Barat.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

DPD RI Laporkan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang

Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III tahun Sidang 2020-2021

Jakarta, AlifMH.info - Alat Kelengkapan DPD RI laporkan berbagai hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III tahun Sidang 2020-2021. Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ini diselenggarakan kombinasi secara fisik dan virtual, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis (11/02/2021).

“Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna hari ini mempunyai tiga agenda pokok yaitu, Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono membuka paripurna tersebut.

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengungkapkan pada Masa Sidang III ini memberikan Pandangan dan Pendapat Terhadap RUU tentang Praktik Psikologi, kemudian Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, berkenaan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berkenaan dengan optimalisasi upaya perlindungan anak dimasa pandemi Covid-19.

“Komite III DPD RI mengharapkan BPOM RI, dan Menteri Kesehatan RI senantiasa berkomitmen bersama seluruh mitra kerja dan terus melakukan sinergitas, kerjasama dan pelibatan dalam implementasi program dan kebijakan penanganan Covid-19," ujar Senator DKI tersebut.

Selanjutnya, Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Dan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang difokuskan pada pengawasan atas manfaat progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada sektor koperasi Dan UMKM.

Sedangkan Komite I DPD RI menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas pengawasan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan penyusunan pandangan terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Komite I menilai bahwa momentum revisi undang-undang Otonomi Khusus tidak hanya sebatas untuk memperpanjang keberlakuan Dana Otonomi Khusus, melainkan juga dijadikan momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua melalui kebijakan yang tepat yang tertuang dalam revisi ini,” ungkap Ketua Komite I Fachrul Razi.

DPD RI Laporkan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang

Anggota DPD RI

Sementara itu, Komite II DPD RI Wakil Ketua Komite II Hasan Basri menyampaikan pelaksanaan rapat-rapat dengan Kementerian dalam rangka Pembahasan Program Kerja Kementerian di daerah Tahun 2021 dan Program Kerja Tahun 2022, dan Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

“Pada tahun 2021 ini mulai membangun sinergitas dengan pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian yang menjadi mitra kerja Komite II. Diawali dengan melakukan penjaringan aspirasi daerah yang diistilahkan oleh Komite II “Program Prioritas Daerah”, kegiatan ini mulai dilakukan pada tahun 2020. Agar usul program prioritas daerah ini bisa terakomodir dengan baik, Komite II membagi diri ke dalam 3 (tiga) Tim Teknis yang secara intensif akan melakukan komunikasi-komunikasi dengan pihak kementerian,” jelasnya.

Menutup sidang paripurna, Pimpinan DPD RI meminta pada para Senator di seluruh Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam membantu masyarakat korban bencana yang sedang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud keberpihakan dan kepedulian DPD RI terhadap masyarakat dan daerah.

“Kami berharap Komite II dan Komite III sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait khususnya dalam penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat,” pungkas Nono Sampono.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

Sosialisasikan Program Kerja, Ditjen Strahan KEMHAN Laksanakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS)

Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Ditjen Strahan KEMHAN

Jakarta, AlifMH.info - Semua negara di dunia berupaya untuk melakukan modernisasi dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan dimana salah satu tujuan modernisasi yaitu percepatan pembangunan industri pertahanan dan peningkatan teknologi penyusunan regulasi serta monitoring evaluasi penyelenggaraan pertahanan negara.

Perumusan kebijakan dan strategi yang tepat dan adaptif dalam hal penyelenggaraan pertahanan negara merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kemandirian pertahanan dan keamanan negara.

Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat yaitu, “Mewujudkan Kemandirian Pertahanan dan Keamanan yang Kuat Melalui Kebijakan Strategi Pertahanan yang Adaptif”. Demikian diungkapkan Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, M.A. mengawali sambutannya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Strahan Kemhan, Rabu (10/02/2021), di Kemhan Jakarta.

Rakornis yang menghadirkan nara sumber Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, S.IP., M.M, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Rektor Unjani Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, merupakan tindak lanjut dari Rapim Kemhan 2021 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Rakornis bertujuan selain mensosialisasikan program kerja Ditjen Strahan Kemhan juga untuk mendapatkan masukan dan pencerahan dari pembicara terkait isu aktual dan proyeksi pembangunan pertahanan negara kedepan.

Dalam kesempatan pertama, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio, S.IP., M.M, memaparkan tentang Strategi Pertahanan Maritim di Era Indo Pasifik. Mantan Kepala Staf TNI AL periode 2012-2015 ini mengungkapkan bahwa pembangunan kekuatan Indonesia saat ini adalah membangun daerah terluar, terisolir dan terdepan.

“Dalam tatanan strategi pertahanan negara sudah sangat benar diantaranya dengan membentuk kopgab dan membangun tiga armada,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan bahwa saat ini trend ancaman adalah pandemi global. Menghadapi situasi pandemik global covid-19, terus terjadi peningkatan kasus, peran sektor pertahanan mutlak diperlukan oleh bangsa Indonesia.

Mengingat pandemi Covid-19 telah berdampak secara signifikan hampir seluruh bidang dalam kehidupan baik langsung maupun tidak. Kemhan perlu mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk, yaitu adanya ancaman terhadap keamanan nasional bidang biologi akibat menyebarnya pandemi covid-19.

Diakhir Rakonis disampaikan refleksi program dan kegiatan Ditjen Strahan Kemhan 2020 serta proyeksi program dan kegiatan tahun 2021 oleh Ses Ditjen Strahan Brigjen TNI Yudi Abrimantyo, S.IP., M.Sc. Refleksi Program Kerja merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menilai, mengukur, menganalisa proses dan pencapaian hasil terhadap sasaran yang telah ditentukan.

Untuk itu perlu adanya suatu evaluasi guna meningkatkan pencapaian hasil kerja di masa mendatang sekaligus merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan yang adaptif guna mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan negara.

Peserta Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Ditjen Strahan KEMHAN

Rakornis ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dihadiri peserta baik yang hadir secara tatap muka maupun virtual. Peserta yang terlibat dalam rakornis ini dari berbagai Kementerian dan lembaga seperti Kemenlu, Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Bappenas dan lembaga terkait lainnya.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

Realisasi “Kampus Merdeka-Merdeka Belajar”, UNRI Laksanakan Program Permata-Sari

Rektor UNRI, Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA

Kota Pekanbaru, AlifMH.info - Pada tahun 2020 lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim meluncurkan Program Kebijakan Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Program ini memberikan peluang kepada mahasiswa yang berminat untuk belajar tiga semester di luar kampus dengan sistem satu semester belajar diluar Program Studinya (Prodi), satu semester belajar kampus lain dan satu semester belajar di luar kampus baik di dunia industri, masyarakat maupun di badan pemerintahan BUMN, dan lain sebagainya.

Rektor UNRI Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA, pada penyambutan mahasiswa peserta inbound Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit (Permata-Sari) Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) Wilayah Barat tahun 2021 melalui daring (Dalam Jaringan), Kamis (11/2/2021), menyampaikan kegiatan ini merupakan implemetasi dari program yang telah dirancang serta diikuti secara bersama. Program Permata-Sari ini merupakan suatu wujud dari implementasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud-RI).

“Program Permata-Sari ini merupakan satu diantara bentuk program pertukaran mahasiswa antar Perguruan Tinggi yang memberikan peluang untuk belajar di luar kampus, yang diinisiasi oleh Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Pada tahun ini, UNRI menyediakan sepuluh Prodi serta sepuluh mata ajaran untuk Program ini. Tentu kedepan akan kita kembangkan lebih luas kembali dengan rencana membuka seluruh Prodi yang ada di UNRI dengan menampilkan ciri khas yang ada, baik dari kontennya serta kepakaran dari para dosen yang mengampu mata ajaran tersebut,” jelas Rektor UNRI.

Dari kekhasan yang ada, baik materi perkuliahan baik kepakaran dari dosen UNRI ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa untuk materi kompetensi tertentu di UNRI. Pada tahun ini dengan kepakaran dan materi kuliah yang disediakan para mahasiswa dari 21 PTN yang ada diwilayah Barat ini telah memilih UNRI sebagai pemilihan program Permata-Sari dengan total 126 mahasiswa, ujar Guru Besar Perikanan UNRI ini.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

Menuju IKM Naik Kelas, Disperin NTB Diskusi Bersama IKM dan Perbankan

Disperin NTB Diskusi Bersama IKM dan Perbankan

NTB, AlifMH.info - Dalam mendorong peran dan fungsi IKM NTB menuju IKM naik kelas, Dinas Perindustrian Provinsi NTB mengadakan pertemuan dengan dua IKM NTB yang telah memiliki track record bagus dalam pengembangan usahanya pada Selasa, 090221. Kedua IKM tersebut bergerak di dua sektor yang berbeda. IKM yang satu bergerak di bidang kosmetik herbal dan telah menembus pasar eksport untuk kosmetik. Pengurusan izin BPPOM telah didapatkan sehingga layak untuk beredar di pasaran.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga Kepala Kantor Cabang Unit BCA Cakranegara, Mataram. KCU Bank BCA menyampaikan bahwa BCA berkomitmen untuk membantu IKM naik level ke nasional.

Menginisiasi hal tersebut, Kepala Disperin NTB, Nuryanti, SE., ME memberikan kesempatan kepada IKM kosmetik tersebut untuk menjadi mitra inkubasi STIPark NTB 2021 dalam rangka pengembangan usahanya. Diharapkan dari kerjasama ini akan terbangun mekanisme pengolahan kosmetik herbal yang lebih komprehensif dalam mendorong penggunaan bahan-bahan herbal di NTB.

Sementara itu, salah satu IKM olahan jagung yang juga hadir dalam pertemuan tersebut pun mengajukan permohonan untuk peningkatan skala produksi dengan menggunakan mesin-mesin kemasan olahan jagung yang ada di Balai Kemasan Produk Daerah Provinsi NTB. Permohonan tersebut diatensi dengan sangat baik oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB dengan tujuan agar mendorong produksi olahan jagung yang dihasilkan yang akan mendorong peningkatan nilai tambah dari komoditas jagung NTB ke depan.

Iniasiasi kerjasama dengan kedua IKM ini dan perbankan adalah strategi yang dirancang oleh Disperin NTB untuk mendorong peningkatan skala produksi IKM NTB yang memang berpotensi untuk tumbuh dan telah memiliki pasar yang jelas. Kesempatan untuk menggunakan fasilitas negara yang dikelola oleh OPD Disperin NTB tersebut dirancang sebagai pembuka jalan untuk IKM NTB lainnya membangun kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pihak dalam pengembangannya. Menuju NTB Gemilang.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

Wakil Ketua DPD RI: KUR 2021 Dinaikkan Menjadi 253 T, Sektor UMKM Akan Menyelamatkan Ekonomi Nasional

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin

Jakarta, AlifMH.info - Di tahun 2020 pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami kenaikan sebesar 9,4%, yaitu dari angka 179,5 T pada tahun 2019 menjadi 196,4 T pada tahun 2020.

Melalui keterangan resminya Sultan B Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Rabu (10/02/2021) sangat antusias atas keinginan pemerintah menaikkan dana KUR menjadi 253 T di tahun 2021.

"Dengan kondisi ambruknya ekonomi kita akibat dari Pandemi Covid-19, langkah pemerintah dengan menambah dana KUR tahun 2021 menjadi 253 T sangat tepat. Kita bisa melihat bagaimana dengan tekanan kondisi ekonomi saat ini justru sektor UMKM mengalami pemulihan yang sangat cepat", ujar Sultan B Najamudin.

Wakil Ketua DPD RI tersebut juga menyatakan bahwa sangat yakin apabila fasiltas KUR ini dimanfaatkan dengan masif, maka geliat ekonomi akan tumbuh positif serta berdampak langsung kepada pemulihan ekonomi nasional.

Senator muda dari daerah pemilihan provinsi Bengkulu ini juga menginginkan dengan ketersediaan dana yang ada sebagai perhatian terhadap pemulihan UMKM, pemerintah dan pihak perbankan mesti mendorong penyerapan dana di sektor UMKM dapat berjalan cepat.

"Pemerintah, perbankan, dan lembaga pembiayaan lainnya perlu melakukan sinergisitas dalam percepatan penyaluran KUR. Dan juga sosialisasi program-program stimulus juga harus digencarkan agar pihak UMKM mendapatkan informasi yang tepat terhadap langkah PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang sedang dilakukan pemerintah", tambahnya.

Selain peningkatan bantuan dana KUR yang diberikan pemerintah terhadap pelaku UMKM, Sultan meminta pendampingan terhadap peningkatan kualitas produk UMKM harus terus diupayakan agar dapat bersaing dengan produk impor.

"Pemerintah harus sungguh-sungguh memberikan ruang dan tempat kepada produk UMKM agar dapat di distribusikan kepasar domestik secara masal, serta diutamakan dalam belanja pemerintah, BUMN dan Korporasi besar", tegasnya.

Terakhir Sultan berharap kepada seluruh pihak penyalur untuk dapat mempermudah para pelaku UMKM dalam mendapatkan dana KUR tersebut. Sebab menurutnya selain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja, UMKM juga memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian Indonesia. Tercatat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

Wamen ATR/Waka BPN Serahkan 755 Sertifikat Bagi Mantan Kombatan GAM

Kab. Pidie Jaya, AlifMH.info - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik bagi mantan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik sebanyak 755 sertipikat di Pendopo Bupati Pidie Jaya, Selasa, (9/2/2021). Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 di Pidie Jaya.

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra menyerahkan secara langsung kepada 2 orang perwakilan penerima secara simbolis. "Ini merupakan bentuk apresiasi penghormatan kami kepada apa yang sudah dilakukan teman-teman pemerintah daerah, Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan setempat," ungkap Surya Tjandra.

Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa semua ini adalah tanggung jawab negara, khususnya Kementerian ATR/BPN. "Tidak mudah menyelesaikan permasalahan seperti ini, 16 tahun harus berjuang membereskan sisa luka-luka lama konflik di Aceh. Paling tidak hari ini kita maju satu langkah besok satu langkah dan satu langkah lagi. Aceh tidak boleh balik lagi ke era konflik, kita ingin ada pembangunan," pesan Wamen ATR/Waka BPN.

Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan pembangunan yang harus dilakukan yaitu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. "Perlu strategi yang khusus untuk melakukan pembangunan, salah satunya yaitu dengan redistribusi tanah yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan. Kita jadikan ini model untuk belajar," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Pidie Jaya, Aji Ayub Abas mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk keseriusan dan dukungan penuh pemerintah dalam pemenuhan amanat kepada negara. "Dalam melakukan upaya penyediaan tanah dan pemberdayaan yang layak bagi mantan kalangan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik hari ini untuk yang kedua kalinya menjadi hari besar kami untuk mendapatkan legalitasnya," tutur Bupati Pidie Jaya.

Selain itu, Bupati Pidie Jaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wamen ATR/Waka BPN. "Terima kasih kepada Bapak Wamen yang telah hadir dan menyerahkan sertipikat tanah hasil mantan kalangan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik. Ini merupakan sejarah penting bagi kami," tambah Aji Ayub Abas.

Setelah selesai menyerahkan sertipikat, Wamen ATR/Waka BPN bersama dengan Bupati Pidie Jaya dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh meninjau langsung lokasi Reforma Agraria sekaligus melakukan panen perdana serai wangi di Desa Abah Lueng, Bandar Baru, Aceh.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 11, 2021 Comment

KPK Lakukan Pertemuan dengan Gubernur SULTRA Mendiskusikan Agenda Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2021

Pertemuan KPK dengan Gubernur Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara, AlifMH.info - KPK melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi untuk mendiskusikan komitmennya melaksanakan agenda pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra pada tahun 2021. Diskusi berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 9 Februari 2021.

Hadir dalam pertemuan ini adalah Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), perwakilan dari Inspektur Daerah, Asisten Sekda, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sultra.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK Asep Rahmat Suwandha menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Pemprov Sultra di 2020 dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, yang tercakup di delapan area intervensi dalam aplikasi Monitoring Control for Prevention (MCP). Raihan skor MCP Pemprov Sultra, pada 2020 lalu, adalah 71,76 persen. Skor ini di atas rata-rata skor nasional yang mencapai 64 persen.

Lalu, terkait upaya sertifikasi aset tanah, Pemprov Sultra tercatat memiliki total 1242 bidang tanah. Dari jumlah itu, 683 aset sudah bersertifikat. Jadi, masih ada 559 aset lainnya yang belum bersertifikat, sehingga pada 2021 diharapkan seluruh aset Pemprov Sultra itu dapat tersertifikasi.

[ ا MF ]