Alif MH - Info

Friday, February 12, 2021

Alif MH February 12, 2021 Comment

Ikuti Multinational Exercise AMAN-21, KRI Bung Tomo Sandar di Karachi Pakistan

KRI Bung Tomo357

Pakistan, AlifMH.info - KRI Bung Tomo-357 yang akan mengikuti Multinational Exercise AMAN-21 / Latihan Bersama (Latma) Multinasional AMAN-21 tiba di Karachi, Pakistan. Kamis (11/02/21) Siang Pkl. 11.30 waktu setempat.

Kedatangan KRI Bung Tomo357 yang dipimpin Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Excercise AMAN-21, Kol. Laut (P) Sirilus Arif Susbintoro, S.E. dan Komandan KRI Bung Tomo-357 Kolonel Laut (P) Rizky Prayudi disambut oleh Athan RI untuk Pakistan Kol Kav Dody Mukhtar Taufik dan Plt Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Karachi Herian Yuliansyah, Comdesrone 25 Pakistan Commodore Imtiaz Ali dan Komandan Kapal Pakistan (CO) Zulfiqar Captain Imran Ahmed Rao.

Sesuai rencana, KRI Bung Tomo-357 (KRI TOM-357) akan melaksanakan Multinational Exercise AMAN-21 / Latihan Bersama (Latma) Multinasional AMAN-21 yang ke-tujuh bersama 46 Negara lainnya mulai tanggal 11-16 Februari 2021.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Excercise AMAN-21, Kol. Laut (P) Sirilus Arif Susbintoro, S.E. mengatakan “47 negara akan berpartisipasi dalam latihan bersama ini, Multinationan Exercise AMAN-21 melibatkan latihan aspek laut baik aspek permukaan dan udara, operasi pasukan khusus, seminar yang diikuti perwira senior dan pengamat (observer). Pada AMAN-21 akan memiliki dua fase latihan yakni harbour phase pada tahap perencanaan dan sea phase sebagai tahap manoeuvre” jelasnya.

“Kegiatan harbour phase akan mencakup seminar, diskusi, demonstrasi, dan pertemuan internasional, sementara sea phase akan mendemonstrasikan manuver taktis tentang anti-pembajakan, kontraterorisme, penembakan senjata, serta misi pencarian dan penyelamatan. Salah satu ciri dari sea phase adalah International Fleet Review (IFR), yang akan dilaksanakan inspeksi oleh pejabat nasional dan asing dari salah satu kapal Angkatan Laut Pakistan,” lanjutnya.

Terpisah, Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Abdul Rasyid K., S.E., M.M. mengatakan "Saat ini pelayaran KRI Bung Tomo-357 sudah tiba di Karachi Pakistan guna melakukan persiapan latihan Multinational Exercise AMAN-21 / Latihan Bersama (Latma) Multinasional AMAN-21 yang ke-7" papar Pangkoarmada I.

"Pada Latihan Bersama AMAN-21, TNI Angkatan Laut berpartisipasi sebagai peserta dengan mengerahkan satu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) MRLF Class yakni KRI Bung Tomo-357 jajaran Satkor Koarmada I. Latihan Bersama Multinational Exercise AMAN-21 dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama militer antara Indonesia dengan negara-negara peserta lainnya" lanjutnya.

“Pada tahun ini, Multinational Exercise AMAN-21 yang akan dilaksanakan pada 11-16 Februari 2021 di Karachi, Pakistan melibatkan kurang lebih 47 Negara, seperti AS, Rusia, Inggris dan negara-negara lain dari Eropa, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika Timur, Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia yang mengirimkan KRI TOM-357 beserta 100 Personel termasuk 9 Orang Kadet AAL” tambahnya.

"Latihan tersebut merupakan kebijakan strategis Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam memenangkan kepentingan nasional" Pungkas Pangkoarmada I.

Pemandangan dari atas KRI Bung Tomo357

Diketahui sebelumnya, KRI TOM-357 dilepas untuk mengikuti Multinational Aman-21 Exercise di Jakarta International Container Terminal II (JICT) Jakarta pada Jumat (29/01/2021).

AMAN-21 merupakan latihan bersama yang diselenggarakan 2 tahun sekali oleh Angkatan Laut Pakistan dengan slogan “Together for Peace”. Angkatan Laut Pakistan mendorong latihan ini dengan tujuan memperkuat kerjasama internasional dengan focus materi latihannya Maritime Interdiction Operation (MIO) dalam memerangi pembajakan, terorisme dan kejahatan lainnya yang berpotensi mengancam keamanan dan stabilitas maritim.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Lakukan Peninjauan ke Sumur Sinamar-2 pada Blok Migas South West Bukit Barisan

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI

Kab. Sijunjung, AlifMH.info - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno melakukan peninjauan langsung ke Sumur Sinamar-2 pada Blok Migas South West Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, guna mengetahui seberapa besar potensi migas yang ada pada Blok Migas Sihunjung, yang sudah dieksplorasi oleh PT Rizki Bukit Barisan, Kamis, 11 Februari 2021.

Sumur Sinamar-2 pada Blok Migas South West Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno juga menggelar pertemuan dengan Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Prof. Dr. Tutuka Ariadji, Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus, Pjs. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara Haryanto Safri, General Manager PT. Rizki Bukit Barisan Litto Habrianta, di Kantor Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, pada Kamis, 11 Februari 2021.

Meski masih dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam tahap negosiasi dengan potensial buyer, namun Komisi VII DPR RI optimis hal tersebut dapat diatasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait agar potensi-potensi energi tersebut dapat terealisasi.

Blok Migas Sijunjung direncanakan akan mulai berproduksi pada 2023 mendatang.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Bea Cukai Jateng DIY dan Semarang bersama TNI AL Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan 537 Koli Ballpress dan 5800 Roll Tekstil Impor

Jawa Tengah, AlifMH.info - Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY dan Bea Cukai Semarang bersama TNI AL (Lanal Semarang) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 537 koli ballpress dan 5800 roll tekstil impor.

⁣

Barang tersebut diangkut oleh kapal KLM. Hikmah Jaya 3 dari Pasir Gudang Malaysia dengan modus pengangkutan barang antarpulau dan dibongkar di Pelabuhan Kendal, Jawa Tengah tanpa disertai dokumen legal.

⁣

Pakaian bekas (ballpress) merupakan barang yang dilarang untuk diimpor sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER /7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Bea Cukai Jateng DIY dan Semarang bersama TNI AL Berhasil Gagalkan Upaya Penyelundupan 537 Koli Ballpress dan 5800 Roll Tekstil Impor

Kapal KLM. Hikmah Jaya 3

Selain itu, maraknya peredaran balpress mengganggu pasar domestik terutama Industri Kecil Menengan (IKM) dan dikhawatirkan menjadi media pembawa penyakit.

⁣

Penindakan ini merupakan wujud sinergi dan komitmen Bea Cukai untuk Jaga Indonesia Kita dari masuknya barang-barang ilegal.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Kunjungan Studi Tiru Pemprov Jawa Timur ke KIHT Kudus

Kudus, AlifMH.info - Dilansir dari Bea Cukai Kudus (Kamis, 11 Februari 2021), Demi memajukan industri hasil tembakau daerahnya, kini Pemerintah Daerah mulai berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas khususnya kepada para pengusaha hasil tembakau skala kecil. Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dinilai sebagai suatu terobosan yang sangat efektif demi mencapai tujuan tersebut.

Dipimpin oleh Drajat Irawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melakukan kunjungan kerja studi tiru ke #KIHT Kudus pada Rabu, (10/02/2021).

Beserta segenap rombongannya, Drajat meninjau langsung kondisi dan tata kelola KIHT Kudus, bagaimana cara membangun KIHT, cara mengelola permodalan, tantangan yang ada pada internal pengusaha di dalam KIHT, hingga pengawasan yang harus dilakukan oleh petugas Bea Cukai.

Drajat juga menyinggung alasan kunjungannya ke KIHT Kudus yakni ingin membangun KIHT di daerah Jawa Timur, mengingat besarnya potensi hasil tembakau di Jawa Timur. Dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diperoleh Pemprov Jatim, Drajat yakin Jatim mampu membangun KIHT untuk mendukung dan memajukan industri hasil tembakau daerahnya serta memfasilitasi industri kecil hasil tembakau agar dapat memproduksi rokok secara #legal.

Pemkab Kudus melalui Disnakerperinkop dan UMKM berkenan berbagi informasi mengenai sejarah berdirinya KIHT Kudus dan seluk beluknya. Sementara itu, Wicaksono, mewakili Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, menyampaikan bahwa petugasnya setiap hari ditempatkan di KIHT Kudus untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan. Selain itu juga dijelaskan salah satu misi hadirnya KIHT adalah untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Lapor SPT, Bea Cukai Jayapura adakan Internalisasi Tata Cara Penyampaian SPT

Internalisasi Tata Cara Penyampaian SPT

Jayapura, AlifMH.info - Senin, 08 Februari 2021 Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura dan diikuti oleh seluruh Pejabat dan Pegawai, Bea Cukai Jayapura melaksanakan Internalisasi Tata Cara Penyampaian SPT PPh Pasal 21 secara online guna meningkatkan pengetahuan seluruh Pejabat dan Pegawainya dalam melaksanakan Pelaporan SPT Tahunan.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Pegawai harus mampu memberikan contoh kepada wajib pajak lainnya yaitu dengan melakukan penyampaian SPT lebih awal yaitu sebelum tanggal 28 Februari 2021.

Bea Cukai Jayapura turut mengundang Tim Penyuluhan KPP Pratama Jayapura sebagai narasumber dalam kegiatan internalisasi tata cara penyampaian SPT PPh Pasal 21 secara online. Kegiatan sosialisasi diawali dengan sambutan pembuka acara dari Albert Simo selaku Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura.

Dalam sambutannya Albert Simo menyebutkan agar seluruh pegawai Bea Cukai Jayapura wajib memahami dan mengetahui tata cara untuk mengisi SPT Tahunan melalui e-filing serta diharapkan pengisian tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Tim Penyuluhan KPP Pratama Jayapura terkait tata cara pelaporan SPT tahunan. Sebelum penyampaian materi, para Pegawai diminta untuk mengikuti pre-test pada website Kahoot untuk menguji kepahaman.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai tata cara penyampaian SPT PPh Pasal 21 secara online.

Acara diakhiri dengan post test melalui website Kahoot dan pembagian hadiah kepada 3 (tiga) peserta dengan nilai tertinggi, kemudian penyerahan cenderamata dari Bea Cukai Jayapura kepada Tim Penyuluhan KPP Pratama Jayapura serta foto bersama seluruh Pegawai Bea Cukai Jayapura.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Bea Cukai Denpasar Laksanakan Sosialisasi Pengisian LACK-11 Secara Elektronik

Sosialisasi Pengisian LACK-11 Secara Elektronik

Denpasar, AlifMH.info - Kamis, 11 Februari 2021 Bea Cukai Denpasar kembali mengadakan di bawah wilayah kerja KPPBC TMP A Denpasar. Sosialisasi diadakan secara virtual melalui aplikasi zoom, Rabu (10/02/2021).

Membuka acara sekaligus memberikan sambutan, Bapak Syahriza, Kepala Seksi PKC II, menyampaikan bahwa LACK-11 merupakan laporan yang harus disampaikan kepada Bea Cukai setiap 3 bulan sekali.

Selanjutnya materi disampaikan oleh Bapak Candra dan Bapak Bonanza mengenai pencatatan, pembuatan registrasi kepabeanan, dan pembuatan akun cukai online karena LACK-11 disampaikan secara elektronik.

Perlu diketahui, bahwa LACK-11 wajib disampaikan walaupun tidak ada kegiatan, dan seluruh orang yang menjual minuman alkohop golongan B dan C wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Seluruh layanan yang diberikan oleh Bea Cukai Denpasar tidak dipungut biaya (GRATIS). Bea Cukai Denpasar akan terus berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Menyambut Era Investasi Berkelanjutan, LPDP Kemenkeu Kolaborasi Bersama PT SMI

Menyambut Era Investasi Berkelanjutan, LPDP Kolaborasi Bersama PT SMI

Jakarta, AlifMH.info - Seiring meningkatnya kepedulian sektor bisnis terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan , kini dunia investasi tengah menyambut era baru pengarusutamaan investasi berbasis ESG (Environmental, Social, and Government).

ESG Kemenkeu merupakan konsep perpaduan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam menjalankan usaha yang dapat menjamin keberlanjutan dan reputasi bisnis jangka panjang.

LPDP sebagai pengelola dana abadi juga ditugaskan untuk menginvestasikan dana guna memperoleh nilai tambah dengan risiko terukur dan kestabilan terjaga.

Hasil investasi ini disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk beasiswa maupun riset. Dengan refleksi betapa besar tanggungjawab pada investasi ini, sebuah keniscayaan bagi LPDP untuk mengedepankan konsep ESG dalam menanamkan dana investasinya.

Sebagai rangkaian acara memperingati HUT LPDP ke-9, LPDP menggelar Sharing Session ESG bersama PT SMI (Sarana Multi Infrastructur).

Menyambut Era Investasi Berkelanjutan, LPDP Kemenkeu Kolaborasi Bersama PT SMI

LPDP Kemenkeu gelar Sharing Session ESG bersama PT SMI

Dalam pemaparannya, Dadang Purnama Ph.D, SVP PT SMI menyampaikan selama ini dunia bisnis kerap kali dipandang tak sejalan/berdampingan dengan cita menjaga keseimbangan ekosistem, kelestarian alam, hingga keadaan sosial masyarakat. Lahirnya konsep ESG ini menjadi terobosan untuk memperbaiki reputasi kinerja sektor bisnis, menjembatani kepentingan profit dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Dirut LPDP Rionald Silaban menyampaikan investasi berbasis ESG bukan lagi pilihan, namun telah menjadi keniscayaan. Ia berharap di masa mendatang penerapan konsep ini semakin masif dijalankan oleh para investor dan perusahaan secara umum demi mewujudkan iklim berbisnis yang sehat dan bertanggung jawab, membangun Indonesia tanpa perlu menggadaikan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Sebagai komitmen dalam mendukung investasi yang mengadopsi semangat ESG, LPDP telah berinvestasi pada surat berharga tematik yaitu Green Bond yang diterbitkan oleh PT SMI.

Keunikan Green Bond adalah dana yang didapat secara khusus diperuntukkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki manfaat lingkungan, mendorong proses transisi ke arah pertumbuhan ketahanan iklim dan rendah karbon, serta bertujuan melestarikan bumi.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Wamen LHK dan Dirut BPDLH Jelaskan Progres Result Based Payment REDD+

Jakarta, AlifMH.info - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong bersama Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Djoko Hendratto menjelaskan progres terkini kerjasama pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dengan beberapa pihak internasional, Rabu (11/2/2021).

"Bahwa dalam kerangka keberhasilan Indonesia mengurangi emisi GRK melalui mekanisme REDD+, Indonesia telah mendapatkan komitmen pendanaan Result Based Payment (RBP) REDD+ dari: (1) Letter of Intent (LoI) RI-Norwegia, (2) Green Climate Fund (GCF), dan (3) Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) World Bank untuk provinsi Kalimantan Timur," ujar Wamen Alue secara daring kepada rekan-rekan media.

RBP Norwegia dikatakannya merupakan pembayaran atas kinerja pengurangan emisi GRK dari kegiatan REDD+ untuk periode 2016-2017 sebesar 11,23 juta ton CO2eq, dengan nilai sebesar USD 56 juta. Sementara RBP GCF diberikan atas kinerja penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ periode tahun 2014-2016 sebesar 20,3 juta ton CO2eq dengan nilai USD 103,8 juta.

Selanjutnya RBP dari kerjasama FCPF Carbon Fund World Bank di Provinsi Kalimantan Timur diberikan atas kinerja penurunan emisi GRK dari kegiatan REDD+ sebesar 22 juta ton CO2eq dengan nilai USD 110 juta untuk tiga kali tahap pembayaran antara tahun 2021 – 2025.

Untuk RBP GCF, saat ini dalam proses menyelesaikan project document yang menyajikan detail pemanfaatan dana yang harus disampaikan oleh Indonesia kepada GCF selambat lambatnya pada April 2021.

Sedangkan untuk RBP FCPF Carbon Fund World Bank sudah dilakukan penandatanganan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) antara KLHK dan World Bank pada tanggal 27 November 2020 dan proses pembayaran RBP sebesar 22 juta ton CO2eq senilai USD 110 juta, direncanakan akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pada tahun 2021 sebesar 5 juta ton CO2eq senilai USD 25 juta, pada tahun 2023 sebesar 8 juta ton CO2eq senilai USD 40 juta, dan pada tahun 2025 sebesar 9 juta ton CO2eq senilai USD 45 juta.

Kemudian terkait Kerjasama RBP Indonesia-Norwegia Wamen LHK menyebut menjadi kasus yang cukup menarik. Dijelaskan olehnya jika pada saat ini proses realisasi pembayaran RBP Norwegia tahap pertama senilai USD 56 juta sudah melalui serangkaian tahapan proses yang panjang dimana kedua belah pihak sudah sepakat bersama, dan Pemerintah Indonesia sudah memenuhi semua syarat syarat yang diminta, namun pembayaran belum terealisasi hingga saat ini.

"Semua sudah kita penuhi tinggal pihak Norwegia bayar. Janjinya akhir tahun 2020 yang lalu akan dikucurkan dananya. Indonesia sudah berkomitmen, BPDLH sudah siap, syarat-syarat sudah kita penuhi tinggal kita tunggu komitmen Pemerintah Norwegia untuk menyelesaikan pembayaran itu" tambah Wamen.

Bahkan Wamen pun berujar bahwa kesepakatan atas angka capaian pengurangan emisi GRK yang terverifikasi dan rencana pembayarannya telah diumumkan bersama antara Wamen LHK dan Dubes Norwegia melalui konferensi pers pada 27 Mei 2020.

Kesepakatan tersebut kemudian juga telah diformalkan lewat forum Joint Consultation Group (JCG) meeting antara Pemerintah RI dan Norwegia yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020.

Pemerintah Norwegia pun disebutnya sudah mengumumkan melalui rilis resmi Menteri Iklim dan LH pada tanggal 3 Juli 2020 yang menyatakan bahwa bersedia untuk membayar USD 56 juta atau equivalent 530 juta NOK kepada Pemerintah Indonesia (https://www.regjeringen.no/.../noreg-betaler-530-milionar...).

Selanjutnya Djoko Hendratto menjelaskan jika BPDLH selain mengelola dana dari program REDD+ sebagaimana tersebut di atas, juga diberikan mandat untuk mengelola dana reboisasi dengan total nilai Rp 2,014 T yang didistribusikan dengan skema dana bergulir untuk usaha kehutanan.

"Usaha kehutanan yang dapat dibiayai dengan dana tersebut bervariasi, mulai dari usaha kehutanan on-farm, antara lain pembiayaan terhadap usaha pembuatan tanaman kehutanan, tunda tebang tanaman kehutanan, pemungutan tanaman kehutanan dan usaha kehutanan off-farm, antara lain pengelolaan hasil hutan dan sarana produksi," ujarnya.

Total dana yang telah disalurkan sampai akhir tahun 2020 sebesar Rp 1,434 T, dimana pada tahun 2019 telah disalurkan sebesar Rp 578.910.150,- dan pada tahun 2020 telah disalurkan sebesar Rp 151.414352.390,-. Atas sisa dana sekitar Rp 580 M telah masuk dalam pipeline BPDLH, dimana pada tahun 2021-2022 akan disalurkan kepada 4.220 debitur yang telah berkomitmen sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 606,393,430,862,-. Selain itu, sisa dana tersebut juga akan disalurkan kepada debitur baru. Beberapa proposal baru telah diterima BPDLH sebanyak 2430 proposal dengan nilai sebesar Rp 777,500,000,000 dan sedang dalam proses penilaian.

"Namun demikian untuk dana RBP dari beberapa kerjasama internasional tadi ini tidak diarahkan untuk pembiayaan sektor mikro seperti yang disebutkan oleh Direktur Utama BPDLH, melainkan Pemerintah RI sudah membuat Investment Plan yang diarahkan untuk memperkuat aksi-aksi mitigasi untuk mengurangi emisi di lapangan seperti salah satu contohnya untuk pemulihan mangrove dan gambut," pungkas Wamen LHK.

Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung S., Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Agus Justianto, dan Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dhewanti.

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

Masyarakat Eks Pelanggan PLTMH Kalijaga Timur Ingin Menjadi Pelanggan PT. PLN

Pertemuan membahas pemanfaatan jaringan distribusi listrik PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN untuk listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur

Kab. Lombok Timur, AlifMH.info - Rabu, 10 Februari 2021, di kantor kepala desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur, dilaksanakan pertemuan untuk membahas pemanfaatan jaringan distribusi listrik PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN untuk listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral, PT. PLN (Persero) UP3 Mataram, PT. PLN (Persero) ULP Pringgabaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur, Kabag Ekonomi Setda Lombok Timur, Bagian Kerjasama Setda Lombok Timur, Camat Aikmel, Kepala Desa KalijagaTimur, serta Eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur.

Sejak bulan Oktober 2020 PLTMH Kalijaga Timur sudah tidak beroperasi karena mengalami gangguan pada pembangkit Listrik Mikrohidro tsb, sehingga sumber listrik masyarakat eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur saat ini tidak tersedia.

Pertemuan membahas pemanfaatan jaringan distribusi listrik PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN untuk listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur

Dengan kondisi tersebut masyarakat eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur berkeinginan untuk menjadi pelanggan PT. PLN.

Oleh karena itu, Kepala Desa beserta eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur telah membuat surat yang ditujukan kepada para pihak terkait sebagai upaya tersedianya kembali listrik bagi masyarakat di desa tersebut. Sehingga diadakan pertemuan ini untuk membantu ketersediaan listrik eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur.

Dalam pertemuan disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) segera melakukan survey kebutuhan jaringan distribusi listrik di Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, Kab. Lombok Timur.

2. Jika pada point 1. PT PLN (Persero) menyimpulkan jaringan PLTMH layak sebagai jaringan distribusi, maka PT PLN (Persero) akan menggunakan jaringan distribusi tersebut untuk melayani masyarakat Eks pelanggan PLTMH Kalijaga Timur.

3. Pemanfaatan jaringan distribusi PLTMH Kalijaga Timur oleh PT. PLN (Persero) seperti point 2. dalam bentuk perjanjian kerjasama yang akan dibahas lebih lanjut oleh Pemda Kabupaten Lombok Timur bersama PT PLN (Persero).

4. Eks Pelanggan PLTMH yang akan menjadi calon pelanggan PT PLN (Persero) memenuhi persyaratan admisnistrasi sebagai pelanggan PT PLN (Persero).

5. Kepala Desa dan Pengelola PLTMH diminta mengeluarkan surat ijin untuk PT PLN (Persero) memasuki wilayah operasional PLTMH Kalijaga Timur.

6. Dinas ESDM Prov. NTB dan OPD terkait Pemerintah Kabupaten Lombok Timur siap mendukung dan memfasilitasi tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Listrik PLTMH-Kalijaga Timur oleh PT PLN (Persero).

[ ا MF ]

Alif MH February 12, 2021 Comment

KPPU Jatuhkan Sanksi Rp 1 Miliar Kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. (PTPP)

Jakarta, AlifMH.info - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. (PTPP) karena melakukan keterlambatan atas pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman (PTCPI).

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Pembacaan Putusan hari ini, menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada PTPP.

Kasus dengan nomor perkara Nomor 19/KPPU-M/2020 ini diawali dari penyelidikan secara inisiatif oleh KPPU atas dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PTPP atas PTCPI. Kasus berawal dari transaksi pengambilalihan 57% saham PTCPI oleh PTPP pada 3 Juli 2019.

Transaksi tersebut efektif pada tanggal 4 Juli 2019, yakni tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PTCPI oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Seharusnya, PTPP menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2019. Namun berdasarkan bukti terkait perhitungan tanggal efektif pengambilalihan saham dan kewajiban melakukan pemberitahuan, PTPP baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU pada tanggal 16 Agustus 2019.

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa PTPP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dan menghukum PTPP untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan menyetorkannya ke kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.

Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada Komisi untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN RI untuk memberi arahan kepada Direksi BUMN agar dalam proses penggabungan badan usaha (merger), peleburan badan usaha (konsolidasi), dan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi), memperhatikan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.

[ ا MF ]

Thursday, February 11, 2021

Alif MH February 11, 2021 Comment

Pemukim Israel Menabrak Syuhada Azzam Amer Saat Pulang Kerja

Pemakaman Syuhada Azzam Amer ke desa "Kafr Qalil" (Sumber: Wafa Agency)

Palestina, AlifMH.info - Dikutip dari Al Jazeera Palestina, Pemakaman Syuhada Azzam Amer ke tempat peristirahatan terakhirnya di desa "Kafr Qalil", distrik Salfit, setelah seorang pemukim Israel menabraknya di dekat kota Kafr Haris Utara di Tepi Barat, ketika dia kembali dari kerja kemarin.

Pemakaman Syuhada Azzam Amer ke desa "Kafr Qalil" (Sumber: Wafa Agency)

Kifr Haris adalah sebuah desa Palestina di Tepi Barat bagian utara, terletak enam kilometer sebelah barat Salfit dan 18 kilometer selatan Nablus di Kegubernuran Salfit, barat laut kota pemukiman Israel Ariel.

Sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967, Kifl Haris berada di bawah pendudukan Israel. Kunjungan peziarah Yahudi ke Kifl Hares dikoordinasikan oleh militer Israel.

[ ا MF ]

Alif MH February 11, 2021 Comment

Sinergi BPIPI dengan Disperin NTB untuk Kemajuan IKM Kerajinan

BPIPI Kunjungi Disperin NTB

NTB, AlifMH.info - Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, menerima Kunjungan dari Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di ruang kerjanya pada hari Rabu, 10/02/2020.

BPIPI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang fokus dalam bidang Alas Kaki dan Produk Kulit.

Dalam kunjungannya ke Disperin, BPIPI menginginkan sinergi dengan Disperin dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga pengembangan desain untuk IKM yang ada di NTB dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Industri di bidang persepatuan.

Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti, SE., ME. menyambut baik langkah yang ditawarkan oleh BPIPI untuk memajukan industri persepatuan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Khususnya industri persepatuan (yang memanfaatkan kulit) di Pulau Sumbawa.

Disperin Prov. NTB dan BPIPI juga melakukan kunjungan ke IKM Konveksi dan persepatuan yang ada di Perampuan, Turide, dan Gunung Sari, Lombok Barat.

[ ا MF ]