Alif MH - Info

Wednesday, February 17, 2021

Alif MH Media February 17, 2021 Comment

Kunker Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur Bahas Realisasi Penerimaan Negara dan Realisasi Anggaran PEN 2020

Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur

Surabaya, AlifMH.info - Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Wakil Kepala Kantor Regional 4 Jawa Timur, Deputi Gubernur BI, Kepala Dept. Komunikasi BI, Kepala Perwakilan BI Prov. Jatim, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, Kakanwil DJBC Jatim I selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, Kakanwil DJP Jawa Timur III, Kakanwil DJPB Prov. Jatim, Kakanwil DJKN Jawa Timur, Kakanwil DJBC Jawa Timur II, Kakanwil DJP Jatim I, Kakanwil DJP Jawa Timur II, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin, 15 Februari 2021.

Pertemuan tersebut membahas realisasi penerimaan negara di Provinsi Jawa Timur serta kendala dan masalah yang dihadapi untuk merealisasikan pajak sesuai target.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas mengenai realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 Jawa Timur dan strategi mitra kerja Komisi XI DPR RI di Jawa Timur dalam merealisasikan program PEN 2021.

Komisi XI DPR RI menyadari pandemi Covid-19 ini berdampak begitu dalam sehingga sangat menyulitkan dunia usaha. Karenanya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P. berharap adanya vaksinasi Covid-19 dan pengetatan protokol kesehatan yang diterapkan secara disiplin dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 17, 2021 Comment

Serius Wujudkan WBBM, Beacukai SULBAGSEL Kembali Bekali Mental Pegawai

Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan Laksanaan Program Bimbingan Mental Pegawai

Makassar, AlifMH.info - Selasa, 16 Februari 2021, Teruntuk seluruh jajaran Bea Cukai, termasuk Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan, pelaksanaan program bimbingan mental, yang terintegrasi dengan program pembinaan mental nasional, berkelanjutan diselenggarakan. Dan hal ini telah menjadi salah satu sarana dalam memelihara mental serta jiwa spiritual para pegawai.

Kegiatan ini juga mendukung kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama Integritas serta memelihara hubungan serta meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Tepat pagi tadi , pembinaan mental (bintal) yang dibuka langsung oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa kegiatan bintal ini dilakukan selain untuk mitigasi resiko atas persepsi negatif para stake holder terkait integritas petugas Bea Cukai, bintal ini juga merupakan bagian dari program Beacukai Sulawesi Bagian Selatan dalam usahanya meraih kepercayaan di tahun ini untuk membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Bintal ini menjadi bagian program pembangunan Zona Integritas menuju WBBM serta mitigasi risiko terkait dengan integritas kita semua" pungkasnya.

Istimewa bintal kali ini menghadirkan narasumber dari provinsi seberang , Jawa Timur, Ustaz Syahmin Hidayat, yang kali ini dipercaya mampu memberikan prespektif baru dalam usaha membangun integritas baru para jamaah terkait hijrah yang membawa kebaikan setiap harinya.

“Saya mendoakan pegawai Sulbagsel ini agar lebih baik dalam lingkup kehidupan manapun, baik diri sendiri, keluarga, ataupun lingkungan kerja sehingga dalam menjalankan tugasnya tetap sesuai dengan kaidah agama Islam. Saya harap materi yang akan disampaikan dapat diikuti oleh para pegawai supaya kita memiliki pegangan dan arah tujuan hidup”, ungkapnya.

Sejalan dengan tema yang diusung kali ini "Hijrah Makin Baik, Makin Berintegritas" lebih dalam Ustaz menjelaskan dimana hijrah adalah proses terus-menerus untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara berpikir, dan memperbaiki cara berucap serta bersikap. Ini berlaku bagi siapa saja tentunya. "Inti hijrah kepada Allah ialah dengan meninggalkan apa yang dibenci Allah menuju apa yang dicintai-Nya. Rasulullah SAW bersabda, “Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir (orang yang berhijrah) adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.” (HR. Bukhori dan Muslim)" lanjut beliau.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila menjadikan hijrah dalam agama sebagai satu fase menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan pribadi baru, diharapkan mampu menjaga kerukunan yang terjalin di masyarakat, termasuk dalam kehidupan di dunia kerja, dan hijrah ini menjadi ukuran tentu dalm usaha yang senantiasa ingin memperbaiki diri, menambah ketaatan dan lebih berintegritas.

Akhir sesi tanya jawab, Ustaz pun kembali berpesan bahwa hakekat kehidupan itu sejatinya adalah menambah ilmu kebaikan, tentu dalam hal ini adalah berhijrah.Hijrah itu adalah bergerak, bergerak kepada kebaikan dan ketaatan.

"Taat prestasinya tidak hanya di dunia namun kelak sampai akhirat akan dijumpai dengan senyum bahagia, " tutur Ustaz sembari menutup ceramahnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan bintal ini, dapat memacu semangat para pegawai untuk meningkatkan integritas, kualitas kinerja, senantiasa mengevaluasi diri, meningkatkan kompetensi, memperkuat mental dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam menjalankan tugas negara maupun menjalani kehidupan sehari-hari sehingga niat baik di tahun ini pun dalam meraih predikat ZI WBBM bagi Beacukai Sulbagsel akan lebih mudah.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 17, 2021 Comment

Gubernur NTB Hadiri Launching LPM KWT Makmur Lestari serta Kegiatan PMS

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah berkunjung ke pondok pesantren AL- Ikhlas Desa Setungkep Lingsar

Lombok Timur, AlifMH.info - Selasa,16 Pebruari 2021, Bapak Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah berkunjung ke Dusun Kesuit Desa Sakra Selatan dan dilanjutkan silahturahmi ke pondok pesantren AL- Ikhlas Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan ke Desa Suka Damai, Kecamatan Jerowaru Lombok Timur.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka Launching Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) KWT Makmur Lestari serta kegiatan Pertanian Masuk Sekolah (PMS) di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Desa Setungkep dan Kegiatan Pemanfaatan Pematang Sawah di Desa Suka Damai.

Pada kesempatan ini Bapak Gubernur menyerah paket PMT (Pemberian Makanan Tambahan) untuk balita kurang gizi dan stunting, sebanyak 50 paket berupa telur ayam ras, susu, kacang hijau, abon dan minyak goreng.

Bapak gubernur berharap meski dimasa pandemi covid-19 ini, ibu-ibu tetap dapat memberikan makanan yang bergizi untuk balitanya sehingga dapat meminimalisir kasus gizi kurang di NTB.

[ ا MF ]

Tuesday, February 16, 2021

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

Bea Cukai Bandar Lampung, Tegas Berintegritas Melalui Penandatangan Pakta Integritas dan Workshop Pengendalian Gratifikasi

Bandar Lampung, AlifMH.info - Dilansir dari Bea Cukai Bandar Lampung (Senin, 15/02/2021), Mengawali hari pertama di minggu ke-3 bulan Februari, pegawai Bea Cukai Bandar Lampung mendapatkan stimulus semangat baru dalam menyongsong target yang akan dicapai tahun 2021 dengan mengadakan kegiatan penandatangan pakta integritas yang dilanjutkan dengan workshop gratifikasi.

Kegiatan diisi langsung oleh Tim Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Kegiatan diawali dengan pengarahan dan penguatan integritas sebagai langkah menuju kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas para pegawai yang hadir langsung maupun yang melalui zoom meeting yang disaksikan langsung oleh Esti Wiyandari selaku Kepala Kantor.

Mengawali Workshop Pengendalian Gratifikasi, Erwin Silaen selaku pengarah Tim Narasumber Inspektorat II menyampaikan sambutan dan ucapan selamat atas keberanian KPPBC TMP B Bandar Lampung mendaftarkan diri untuk mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di tahun 2021.

Workshop Pengendalian Gratifikasi

Workshop pengendalian gratifikasi diisi dengan materi pengendalian gratifikasi, penguatan unit kepatuhan internal, survey pengendalian integritas, dan pembangunan ZI WBK/WBBM.

Materi disampaikan oleh Tim Inspektorat II dan ditutup dengan dukungan Tim Inspektorat II kepada KPPBC TMP B Bandar Lampung untuk mencapai predikat kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk Indonesia Maju, Bea Cukai Makin Baik.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

Bea Cukai Bengkalis Kembali Laksanakan Gowes Bersama ke Selat Baru

Bea Cukai Bengkalis Laksanakan Gowes Bersama ke Selat Baru

Bengkalis, AlifMH.info - Selasa, (16/02/2021) Bea Cukai Bengkalis kembali melaksanakan Gowes Bersama dengan jarak tempuh sejauh 44 kilometer.

Kali ini Bea Cukai Bengkalis ditemani perwakilan dari Polres, Imigrasi, Lapas Bengkalis, dan juga komunitas sepeda lokal.

Kegiatan diawali dengan doa bersama, kemudian mulai bersepeda dari Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis menuju Pantai Selat Baru.

Dengan semangat penuh, seluruh peserta mengayuh sepedanya hingga menempuh jarak sekitar 44 kilometer sambil menikmati udara dan pemandangan pagi Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya kegiatan ini diharapakan dapat menambah sinergitas antar instansi serta menjaga kesehatan dan memperkuat daya tahan tubuh untuk melawan virus Covid-19.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

Ketum Dharma Pertiwi Buka Musyawarah Luar Biasa Dharma Pertiwi Tahun 2021

Musyawarah Luar Biasa Dharma Pertiwi Tahun 2021

Jakarta, AlifMH.info - Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto membuka secara resmi Musyawarah Luar Biasa Dharma Pertiwi Tahun 2021, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19, bertempat di Kantor Dharma Pertiwi, Jalan Cendana, Jakarta Pusat, Selasa (16/2/2021).

Musyawarah Luar Biasa Dharma Pertiwi yang dilaksanakan dengan bertatap muka langsung dan secara virtual dengan peserta di seluruh Indonesia, mengangkat tema “Dharma Pertiwi Menyiapkan Estafet Kepemimpinan Kepada Generasi Milenial Untuk Menuju Indonesia Maju Serta Menyukseskan Program Kerja Dharma Pertiwi Tahun 2021,”.

Dalam sambutannya, Ketum Dharma Pertiwi menyampaikan bahwa pelaksanaan organisasi di masa pandemi Covid-19 ini harus mengikuti protokol kesehatan yaitu dengan menggalakan Gerakan 5M Covid- 19. Makna dari Gerakan 5M Covid-19 ini, adalah sebagai pelengkap dari aksi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

“Dengan kita mengindahkan dan melaksanakan Gerakan 5M ini, Insya Allah mata rantai penyebaran Covid-19 akan segera terputus. Hal ini tentu saja memerlukan kebersamaan dan kedisiplinan dari dalam diri kita masing-masing untuk kemudian ditularkan kepada lingkungan sekitar, tidak terkecuali tata laksana kita berorganisasi di masa pandemi ini,” tuturnya.

Ketum Dharma Pertiwi berharap, penyelenggaraan musyawarah luar biasa ini dapat memberikan bekal untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Selain itu, sebagai sarana untuk menjalin komunikasi, silahturahmi dan saling tukar menukar informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah organisasi maupun masalah aktual lain yang sedang berkembang.

“Beberapa agenda yang dibahas antara lain tata laksana upacara serah terima jabatan dalam organisasi Dharma Pertiwi yang menerapkan protokol kesehatan dengan menambahkan dan merubah beberapa pasal, sub pasal karena menyesuaian dengan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Selain itu juga dibahas mengenai penggunaan batik sebagai salah satu kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. “Batik juga telah dikenal secara mendunia. Bahkan, UNESCO pun mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Beberapa kriteria yang berhasil dipenuhi dan membuat batik Indonesia diakui oleh UNESCO antara lain tentang ilmu membatik,” kata Ny. Nanny Hadi Tjahjanto.

Ketum Dharma Pertiwi juga berharap, setelah adanya pengesahan hasil dari kegiatan musyawarah luar biasa di awal tahun ini dapat segera menyesuaikan dengan dinamika tugas yang dihadapi, dalam rangka menyiapkan estafet kepemimpinan kepada generasi milenial guna menyukseskan program kerja Dharma Pertiwi tahun 2021.

“Saya juga mengingatkan bahwa program kerja yang dilaksanakan, baik Dharma Pertiwi Pengurus Pusat maupun unsur Dharma Pertiwi daerah harus tetap bersinergi dengan program kegiatan organisasi kewanitaan lainnya dimanapun kita berada,” ujarnya.

Ketum Dharma Pertiwi juga mengajak untuk terus menumbuh kembangkan budaya saling asah, asih dan asuh diantara keluarga besar Dharma Pertiwi. “Budaya seperti ini sangat penting untuk memperlancar tugas-tugas yang diberikan kepada kita, juga menjadi landasan yang kokoh dalam menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga segala dedikasi dan sumbangsih kita akan membawa manfaat bagi anggota maupun bagi organisasi,” tutupnya.

Turut serta dalam acara tersebut, Ketum Dharma Pertiwi dari masa ke masa, Ketum Dharma Pertiwi Unsur Persit Kartika Chandra Kirana Ibu Hetty Andika Perkasa, Ketum Dharma Pertiwi Unsur Jalasenastri Ibu Veronika Yudo Margono, Ketum Dharma Pertiwi Unsur PIA Ardhya Garini Ibu Inong Fajar, Ketua Harian Dharma Pertiwi Ibu Keke Bambang Suswantono, Ketua Harian IKKT Pragati Wira Anggini Ibu Ati Ganip Warsito, Staf Ahli Darma Pertiwi Ibu Metty Herindra, Ibu Linda Agum Gumelar, Pengurus Dharma Pertiwi Pusat, Pengurus IKKT Pragati Wira Anggini Pusat, dan segenap peserta Musyawarah Luar Biasa.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

Munas I PP Forkonas DOB Se - Indonesia, Ketua Komite I DPD RI: Pemekaran Terus Kita Kawal

Jakarta, AlifMH.info - Dilansir dari DPD RI, Forum Koordinasi Nasional (Forkonas) CDOB dan Pimpinan Forkoda Se Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) I Forkonas PP DOB Se-Indonesia, Senin (15/02/2021).

Munas Forkonas PP DOB Se - Indonesia dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dengan Narasumber hadir Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi MIP, (Membidangi Pemekaran Daerah Otonomi Baru DOB).

Isu tentang Penataan Daerah, khususnya Pemekaran Daerah bergaung sejak Reformasi 1998, fase era yang ditandai dengan adanya tuntutan Amandemen UUD 1945; Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI; Penegakan Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN; Tuntutan Otonomi Daerah; Kebebasan Pers; dan Mewujudkan Kehidupan Demokrasi.

Dalam konteks Otonomi Daerah, peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, telah dilakukan penyesuaian dengan tuntutan reformasi, yaitu ditandai dengan terbentuknya UU 22 Tahun 1999, UU 32 Tahun 2004, dan terakhir UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan issue tentang Penataan Daerah, DPD RI selaku representasi daerah berpandangan bahwa Pemerintah sudah semestinya menempuh upaya yang efektif dan meletakkan Penataan Daerah sebagai kebijakan yang strategis bagi upaya peneguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus sebagai tuas pengungkit bagi upaya menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fachrul Razi mengatakan bahwa beberapa alasan DPD RI mendorong Penataan Daerah, utamanya Pemekaran daerah, adalah Penataan Daerah merupakan bukti komitmen dan wujud keberpihakan DPD RI dalam menjawab aspirasi daerah, yaitu adanya keinginan kuat masyarakat dan daerah untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dan keadilan;

"Penataan Daerah merupakan pilihan kebijakan yang rasional dan objektif yang membuka ruang kreasi dan inovasi bagi daerah untuk mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat dan daerah, serta; Penataan Daerah menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan selaras dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo," tegas Fachrul Razi.

Dalam RDP Komite I dua minggu yang lalu, Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Komite I dalam kesempatan mendatang sepakat untuk bersama-sama melakukan pembahasan dan penyempurnaan terhadap draft Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dan draft Penataan Daerah.

Oleh karena itu, dengan langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh Komite I, yakinlah bahwa Komite I akan selalu bersama daerah dalam memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan daerah demi kesejahteraan seluruh masyarakat daerah mulai dari sabang sampai Merauke.

"Kami ucapkan selamat melaksanakan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia. Semoga apa yang kita perjuangkan bersama mendapt rahmat dan ridho Yang Maha Kuasa," tutupnya.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

Dari Bawang Sampai Telor Asin, Brebes Miliki Banyak Potensi Ekspor

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal dan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Membahas PEN di wilayah Kabupaten Brebes

Brebes, AlifMH.info - Kepala Kantor Bea Cukai Tegal, Niko Budhi Darma, temui Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes untuk membahas berbagai hal guna menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah Kabupaten Brebes.

Salah satu pembahasan utama yang mereka diskusikan adalah mengenai penggalian potensi ekspor di ranah UMKM Kabupaten Brebes. Menurut Sekertaris Daerah, Djoko Gunawan, Kabupaten Brebes memiliki banyak komoditas yang identik dan terkenal di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya adalah produk bawang dan olahannya, salah satu unggulan olahan bawang unggulan di Brebes adalah pasta bawang yang tembus ekspor hingga Singapura.

Djoko mengungkapkan, bahwa Brebes sejatinya memiliki banyak komoditas yang ikonik, dari Bawang sampai Telor asin, Brebes miliki banyak potensi ekspor.

Selain bawang, Brebes juga terkenal dengan komoditas telor asin, bahkan beberapa toko di Brebes membuat kreasi dari telor asin olahannya. Menurut Djoko, perlu adanya pemetaan UMKM yang memiliki potensi ekspor, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan edukasi.

Menyambut baik niat tersebut, Niko mengusulkan agar UMKM yang memiliki potensi ekspor tersebut agar dikenalkan dengan LPEI (Lembaga Pendanaan Ekspor-Impor) agar diberikan edukasi mengenai bagaimana LPEI dapat mendanai ekspor, hingga mencari pasar yang sesuai di luar negeri.

Bea Cukai Tegal akan sangat terbuka untuk memfasilitasi edukasi tersebut, bahkan apabila dibutuhkan, Bea Cukai Tegal siap memberikan asistensi dan pendampingan sampai berhasil ekspor. Ungkap Niko.

Djoko menutup pertemuan dengan janji bahwa pihaknya akan segera merealisasi rencana-rencana tersebut dalam waktu dekat. Namun Djoko juga berharap bukan hanya pemerintah daerah yang aktif mencari potensi ekspor di wilayahnya, namun masyarakat juga perlu aktif mencari informasi dan mendatangi instansi terkait, agar pertemuan antara penerima fasilitas dan fasilitator dapat segera terjadi.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

152 Unit BTN "Perumahan Soromandi Residence” Segera Dibangun

Pemasangan Papan Spanduk Informasi Rencana Pembangunan 152 Unit BTN Perumahan Soromandi Residence

Kab. Bima, AlifMH.info - Selasa, 16 Februari 2021, sudah terpasang papan spanduk informasi terkait rencana pembangunan 152 Unit BTN Perumahan Soromandi Residence yang beralamat di Desa Bajo, Kec. Soromandi, Kab. Bima, NTB.

Menurut keterangan dari koordinator proyek Amirudin, Am.S saat di wawancarai Selasa, (16/02/2021) mengatakan, “Saat ini masih dalam tahap perencanaan dan InshaaAllah pelaksanaan pembangunan BTN Perumahan nya akan dimulai pada Bulan maret 2021’’.

Jumlah Bangunan yang akan dibangun yaitu sebanyak 152 unit Rumah di tambah 1 Masjid, yang merupakan Perumahan BTN Subsidi Type 30/80. Pelaksana pengerjaan proyek pembangunan Perumahan BTN tersebut oleh PT. KARYA ARTHA LOKA.

Perumahan BTN tersebut dibangun diatas area seluas 2 hektar. Amirudin menyebutkan harga 1 unit rumah di BTN Perumahan Soromandi Residence akan dijual sebesar Rp 168 Juta.

Terakhir Amirudin menyampaikan rasa syukur karena sampai sekarang tidak ada masalah terkait rencana pembangunan BTN Perumahan Soromandi Residence Desa Bajo tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang BTN Perumahan Soromandi Residence, dapat menghubungi melalui WA dengan menklik nomor HP dibawah ini:

Andang Munawar, SH. MM. - 082340534367

Amirudin, Am.S - 085337575196

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

Komisi II DPR RI Laksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur, AlifMH.info - Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan ORI Provinsi Jawa Timur, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Senin, 15 Februari 2021.

Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan refocusing anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 serta evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Komisi II DPR RI berharap agar penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilu di Provinsi Jawa Timur kedepannya dapat di persiapkan dengan baik, sederhana, mudah dilaksanakan, namun tepat dan akurat agar tetap menghormati dan mendahulukan hak demokrasi setiap warga Negaranya.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

Komisi II DPR RI Laksanakan Kunker ke Provinsi Kepulauan Riau

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau, AlifMH.info - Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menggelar pertemuan dengan Plh. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya, Kepala BKD Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Sri Beni Kantor Gubernur Kep. Riau, Senin 15 Februari 2021.

Pertemuan tersebut guna mendapatkan masukan atau informasi yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI, antara lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik di masa pandemi Covid-19, persiapan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021, evaluasi pelaksanaan program KTP-elektronik, dan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak, 9 Desember 2020.

Secara umum, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai koordinasi antara pemerintah daerah terkait reformasi dan birokrasi serta pelayanan publik di provinsi Kepri tidak memiliki hambatan-hambatan yang begitu besar.

Selain itu Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menilai terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Kepri baik di tingkat partisipasi pemilih, kepatuhan terhadap protokol kesehatan covid-19, kondusifitas keamanan & ketertiban, dan netralitas ASN sudah cukup baik. Hal ini menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI untuk evaluasi dan perbaikan ke depan.

[ ا MF ]

Alif MH Media February 16, 2021 Comment

KPK Apresiasi Rencana Sekretariat Presiden untuk Menyimpan Barang-barang Gratifikasi di Museum Gratifikasi

Jakarta, AlifMH.info - KPK mengapresiasi rencana Sekretariat Presiden untuk menyimpan barang-barang gratifikasi yang pernah dilaporkan Presiden Jokowi di Museum Gratifikasi yang akan dibangun sebagai sebuah pembelajaran.

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan 12 item barang gratifikasi senilai Rp 8,7 Miliar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada Selasa, 9 Februari 2021 bertempat di Kantor Kasetpres.

Barang-barang tersebut diterima oleh Presiden Jokowi dari Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dalam kunjungan kerja Presiden ke Arab Saudi pada tanggal 15 Mei 2019. Melalui surat Keputusan Nomor 1527 Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 KPK memutuskan ke-12 barang tersebut ditetapkan menjadi milik negara.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan rencana penyimpanan barang-barang tersebut di museum, maka Setneg sebagai Satker akan mengajukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kemenkeu atas ke-12 barang tersebut.

PSP juga akan diajukan atas barang-barang yang pernah dilaporkan ke KPK di tahun 2017 oleh Presiden Jokowi dan beberapa pejabat lainnya dari Raja Salman yang nilainya mencapai Rp108 Miliar.

[ ا MF ]